Lensapapua – Pemerintah Kabupaten Sorong bersama Pemkab Bojonegoro, Jawa Timur memperoleh penghargaan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta pada 26 Mei 2016, dalam rangka mengimplementasikan pengelolaan DBH Migas ( dana bagi hasil minyak dan gas) terbaik di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Sorong Suka Hardjono, S.Sos, M.Si, Kamis (2/6).
Hal yang menjadi perhatian terkait persoalan pengelolaan anggaran yang ada dari pelaksanaannya betul-betul dilakukan dengan baik maupun dalam sistem pertanggungjawabannya dengan baik pula, aku Suka Hardjono.
“Namun yang paling penting untuk menyangkut kepentingan masyarakat, seperti pembukaan jalan di mana-mana merupakan suatu nilai positif untuk kepentingan di daerah ini. Selain daripada itu, dengan adanya dana bagi hasil Migas tersebut digunakan untuk menunjang pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan yang sudah betul-betul dirasakan manfaatnya,” pungkasnya.
Begitu pula perusahaan Migas yang beroperasi di daerah ini terus memperhatikan kepentingan masyarakat melalui program CSR (Corporate Social Responsibity) dimana melalui program itu bersama pemerintah ikut membangun rumah layak huni, tempat ibadah, sarana transportasi dan sebagainya bagi masyarakat yang berada di sekitar kawasan dimana perusahaan itu beroperasi.
Begitu juga, Kabupaten Bojonegoro dinilai dalam mengimplemetasikan pembagian DBH Migas kurang lebih sama, tetapi berbeda dalam realisasi, ucap Suka Hardjono.
Selain itu ada kerjasama dengan IPA (International Premium Assosiation) atau asosiasi negera penghasil minyak dunia, dan juga dengan Asosiasi Daerah Penghasil Minyak (ADHM). Jadi penghargaan dari kedua lembaga itu.
Sementara sehari sebelum menerima penghargaan itu (kamis 25/5), lanjut wabup Sorong dirinya bersama Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup setempat Septer kawab mengikuti acara siaran langsung melalui RRI Pro 3 Jakarta dalam rangka dialog interaktif dengan SKK Migas bersama para pendengar RRI, yang intinya semua memberi respon positif terhadap apa yang kami sampaikan.
Dalam dialog tersebut terkait dengan hubungan kerjasama antara perusahaan dengan pemerintah daerah maupun hubungan Pemda dengan masyarakat agar bagaimana semuanya bisa lancar terkait dengan eksistensi Perusahaan Negara yang harus kita amankan, jelasnya. (rim/red)
