Pemkab Sorong Luncurkan 2 Perda Terkait Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Bupati Sorong DR. Johny Kamuru bersama Illyas Lubis.

Lensapapua–   Pemkab Sorong bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan melaunching Peraturan daerah (Perda) Nomor 10 dan 11 tahun 2018 yang telah disetujui DPRD Kabupaten Sorong tentang pemberian Jaminan sosial Ketenaga kerjaan bagi pegawai pemda Kabupaten Sorong non PNS, dan pemberian jaminan sosial bagi masyarakat non penerima upah.

Bupati Sorong DR. Johny Kamuru. SH. M.Si dalam keterangannya mengatakan, kedua Perda ini merupakan bagian dari peran penting pemerintah.
Agar para pekerja baik bagi pegawai non PNS maupun pekerja non penerima upah mendapat kepastian atas pekerjaan yang dilakukan sehingga masyarakat dapat leluasa melakukan aktivitasnya.
“Untuk memanusiakan saudara-saudara kita, baik sebagai pegawai non PNS, sekecil apapun posisi mereka tapi memberikan kepastian hukum agar ada hak-hak mereka, sehingga mereka terlindungi termasuk saudara kita yang  tidak menerima upah,” kata Johny Kamuru, Senin (4/3/2019).
Sementara itu, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Ilyas Lubis mengatakan, selama beberapa tahun terakhir pihak BPJS Ketenagakerjaan konsentrasi mendorong agar ada aturan yang jelas terhadap penerima upah, dan dari 100 Pemda, Kabupaten Sorong yang memiliki perhatian sangat besar.
“Dari 100 daerah, ada macam aturan yang diberlakukan, tapi yang di Kabupaten Sorong luar biasa bentuknya Perda, sehingga tidak hanya Kepala Daerah yang setuju, tapi dewannya pun mendukung sehingga ini bentuk sinergi yang sangat baik,” kata Ilyas Lubis.
Selain meluncurkan 2 peraturan daerah, Bupati Sorong bersama Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan juga menyerahkan santunan bagi anggota BPJS yang mengalami kecelakaan sehingga keluarga korban dapat menerima santunan. (Red/wk)

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.