Musyawarah Adat Untuk Penyelesaian Tapal Batas Sorsel-Bintuni

banner 120x600
banner 468x60

IMG_5672

Lensapapua– Bupati Sorong Selatan Otto Ihallauw menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Papua Barat, yang belum lama ini,  telah menurunkan  Plt Sekda Papua Barat dan Karo Pemerintahan untuk menyelesaikan beberapa segmen penyelesaian tapal batas dengan Kabupaten Teluk Bintuni.

banner 325x300

“Kita juga kerjasama dengan Badan Informasi dan Geopasial  juga melakukan musyawarah adat dengan masyarakat adat Teluk Bintuni dan kita sudah dapat peta batas wilayah terkait dengan masalah-masalah pemekaran. baik untuk Kabupaten Teluk Bintuni maupun Kabupaten Sorong Selatan,”  katanya, Senin (14/4).

Kita juga akan lanjutkan dengan peta definitif dimana kita akan turun di segmen-segemen untuk mengadakan musyawarah adat dengan masyarakat setempat. “Jadi kami sudah rencana bersama Bupati Teluk Bintuni untuk mengadakan pertemuan, ujar Bupati Sorong Selatan di hadapan Gubernur Papua Barat  serta para bupati/walikota dan tamu undangan.

Begitu pula terkait masalah tapal batas untuk tahap berikutnya akan kita lakukan pertemuan dengan pihak Pemkab Maybrat maupun Pemkab Sorong sebagai kabupaten induk.

Untuk menyelesaikan kondisi seperti ini kita lakukan melalui pendekatan partisipatif, dengan melibatkan masyarakat adat yang difasilitasi oleh pemda dengan tim Informasi dan Geoparsial untuk menentukan titik koordinat. Bahkan sudah kami koordinasi dengan Kepala Biro Pemerintahan Setda Papua Barat untuk memfasilitasi hal tersebut.

Ia memohon kepada Gubernur Papua Barat untuk mengeluarkan surat edaran karena konflik tapal batas masih terus berlangsung. BPK Perwakilan Papua Barat telah merekomendasikan bahwa daerah-daerah konflik terutama  yang masih dalam status belum resmi untuk  tidak dibiayai oleh APBD.

“Bila hal ini dibiayai oleh APBD maka akan jadi temuan oleh BPK . Karena konflik tapal batas dampaknya ke pembiayaan.Jadi ia memohon kepada Kepala BPK Perwakilan Papua Barat dalam sesi materinya untuk bisa menyampaikan hal itu  terkait dengan daerah-daerah yang membiayai  status penyelenggaraan pemerintahan tapi status daerahnya tidak jelas,” tegas Bupati Otto Ihallauw. (rim/Red)

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses