Lensapapua – Ketua KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) Papua Barat Agustinus Mawara mengatakan, kedatangan kami ke Kabupaten Sorong untuk menyamakan pandangan rencana pendidiran radio publik (Paw Bili) lokal milik Pemda Sorong, ujarnya, usai menemui pjs Sekda Kabupaten Sorong ML. Malagam, yang didampingi Kabid Kominfo Yulius Pabalik, Kamis (26/5).
Menurutnya, pembicaraan terkait rencana pendirian radio publik ini sudah setahun yang lalu, ya setidak proses perizinannya bisa kami selesaikan dalam tahun ini juga, jelas Mawara.
Lanjut Mawara, mengingat bantuan-bantuan peralatan radio bagi daerah perbatasan ada di Kementerian Kominfo RI dimana kami sudah lakukan komunikasi dengan kementerian tersebut, jika semua proses perizinannya bisa diselesaikan sampai akhir tahun ini bisa diselesaikan maka jika peralatannya sudah ada setidaknya Desember ini Radio Paw Bili sudah bisa adakan siaran percobaan.
Namun demikian, jika perangkat radionya belum ada kalau ada inisiatif dari Pemda Sorong untuk pengadaan peralatannya sendiri malah akan lebih bagus, beber Mawara.
“Kita lebih kejar masalah perizinannya terlebih dahulu yang dikeluarkan oleh Kementerian Kominfo. Tapi kalau untuk peralatan saya kira tergantung kapan ada dananya tidak masalah, yang penting kita kantongi izinnya dulu karena prosesnya cukup lambat, dan kalau bisa kita rampungkan tahun ini,”katanya.
Dengan adanya radio publik lokal yang ada di Kabupaten Sorong ini bisa menjawab akses layanan informasi bagi daerah ini bisa terpenuhi. Ini kan amanat Undang-undang dimana lembaga penyiaran publik secara nasional ada TVRI dan RRI, namun dalam Undang-undang juga mengamanatkan bagi kabupaten/kota bisa mendirikan lembaga penyiaran publik lokal seperti yang kami lakukan sekarang.
Biasanya lembaga penyiaran public lokal untuk biaya operasionalnya bisa langsung dibiayai melalui APBD setempat melalui dasar hukumnya adalah Perda (peraturan daerah). “Walaupun Perda belum ada paling tidak ada Perbut (peraturan bupati) setempat sebagai dasar hukum legalitas dalam penggunaan anggaran nanti,”tambahnya.
Sementara itu, pjs Sekda Kabupaten Sorong ML Malagam mengatakan, pada prinsipnya kami menyambut baik dengan adanya rencana pendirian radio publik lokal. Mengingat pembahasan RAPBD Perubahan 2016 akan dilaksanakan Juni nanti maka pada kesempatan itu kita bisa masukan anggarannya untuk dibahas di DPRD setempat bersamaan dengan yang lainnya.
“Pada intinya, kami di Pemkab Sorong mendukung sepenuhnya. Bahkan bukan radio saja kalau bisa saluran lembaga penyiaran televisi lokal juga bisa kita miliki,” tandas Malagam. (rim/red)
