Lensapapua – Penanganan penurunan angka kasus Stunting tidak terlepas dari kolaborasi pihak pihak terkait serta kerja keras seluruh tim. Sehingga hasil capaian penanganan kasus dimaksud mulai terlihat sedikit menurun.
Berdasarkan rilis dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI pada pukul 13.00 WIB, Selasa (31/1-2023) untuk di Papua Barat, kini menjadi Papua Barat Daya, khusus di Kabupaten Sorong untuk penanganan masalah stunting turun menjadi 4,9%.
Angka stunting sebelumnya berada di angka 28,7%, dan saat ini turun menjadi 23,7%, jelas Penjabat Bupati Sorong Yan Piet Moso, S.Sos, MM dikediamannya Selasa (31/1-2023).
Sehubungan dengan hal itu, ia meminta kepada semua OPD teknis terkait untuk kerja lebih luar biasa lagi bagaimana untuk memetakan kasus-kasus Stunting agar segera kita lakukan intervensi-intervensi kebijakan dalam penanganan penurunan kasus dimaksud di daerah ini.
“Jadi, semua perencanaan program kegiatan harus berbasiskan data,”pintanya.
Terima kasih yang tak terhingga kepada jajaran pengurus, baik Tim Penggerak PKK, GOW (gabungan organisasi wanita) maupun Dharma Wanita Persatuan yang untuk terus meningkatkan kerja sama dengan OPD teknis terkait dalam rangka upaya penanganan kasus Stunting di Kabupaten Sorong.
“Kuncinya hanya satu. Kita harus punya komitmen melalui kerja tim, dan kerja juga harus berbasis data,” imbaunya.
Berikut, jangan kita menangani stunting setelah bayi itu lahir. Seandainya bayi itu lahir prematur, jika kita perbaiki gizinya paling tidak hanya berkisar sekitar 10-20% saja.
Menurutnya, penanganan stunting itu mulai dari kesiapan kaum wanita yang akan memasuki ke jenjang pernikahan, kehamilan hingga pada kelahiran 1000 hari pertama, Itu yang harus dilakukan.
Masalah Stunting di Kabupaten Sorong tersebar pada delapan distrik (kecamatan) di tahun 2022 lalu, jadi kita harus berupaya keras dengan kerja tim, kolaborasi supaya penanganan penurunan Stunting sesuai angka standar nasional 14 persen dapat tercapai. Pinta Moso. Red
