Kabupaten Sorong Penyerapan Dana Respek Terbaik Di Papua Barat

Benyamin Siwalete, SH.

Lensapapua–  Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua Barat, melalui staf Bidang Anggaran Daerah Bawahan Benyamin Siwalete, SH, mengatakan, Kabupaten Sorong merupakan  salah satu daerah terbaik dalam penyerapan  dana Respek (rencana strategis pembangunan kampung) di wilayah provinsi  ke-33 ini, ujarnya di Aimas, Selasa (23/8).

Dana Respek merupakan bantuan langsung dari Gubernur Papua Barat kepada wilayah kabupaten/kota lewat Kadistrik yang langsung disalurkan ke lurah dan kampung di wilayah kerja mereka masing-masing. Demikian dijelaskan Benyamin Siwalete, saat mengadakan sosialisasi  Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 900/108/4/2016 tentang penetapan lokasi dan alokasi dana Otsus dan pengelolaan bantuan keuangan sumber dana Otsus kepada penerima, yakni lurah dan kampung.

Untuk Kabupaten Sorong merupakan daerah  penyerapan dana Otsus murni tahap satu 2016 berkisar 92 persen. Kalau dana Respek dalam laporannya berbeda dengan dana Otsus murni merupakan bantuan gubernur, sehingga dalam sistem pelaporan penyerapan tahap satu dana tersebut secara otomatis

Kadistrik yang memberikan laporan pertanggungjawabannya ke Pemprov Papua Barat, ujar Benyamin.

“Hanya saja dalam mekanisme pelaporannya memang daerah ini paling terlambat,”sebutnya.

Dari 33 distrik yang ada di Kabupaten Sorong yang memperoleh bantuan dana Respek hanya 30 distrik saja, sedangkan tiga distriknya tidak dimasukkan di dalamnya, kembali Benyamin menjelaskan, sesuai data yang diterima pihaknya dari Biro Pemerintahan Setda Papua Barat. Jelas kita di BPKAD hanya mengalokasikan transfer dana, dan memang data yang kami peroleh dari Biro Pemerintahan memang itu data yang sudah di SK-kan baik dari menteri maupun gubernur sendiri.

“Kita jelasnya berpatokan pada SK Gubernur Papua Barat untuk 30 distrik yang ada, dan tiga distriknya itu kami sendiri tidak tahu sebabnya bagaimana. Untuk lebih lanjut, ia mempersilakan  awak media untuk bertanya langsung kepada Biro Pemerintahan Setda Papua Barat, sehingga semuanya bisa jelas atau bisa juga ada distrik-distrik yang memang masuk ke kabupaten lain,” pungkasnya.

Intinya, yang memperoleh bantuan dana Respek itu bagi wilayah pemerintahan bawahan yang sudah definitip. Sementara yang belum definitip maka sudah tentu mereka tidak bisa memperoleh bantuan dana Respek tersebut.

Ketika ditanya awak media terkait dengan tahapan (proses) pencairan dana operasional  bagi para Kadistrik dalam rangka melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi di kampung-kampung wilayah kerjanya, yakni cukup menyerahkan SPPD (surat perintah perjalanan dinas), apakah sebaiknya harus memiliki dokumentasi pendukung kegiatan dari Kadistrik tersebut.

Kembali Benyamin menjelaskan,  khusus bagi para Kadistrik yang akan melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi memang sementara ini kita masih menggunakan SPPD-nya  itu menjadi pegangan kami bahwa itu benar-benar Kadistrik yang bersangkutan melaksanakan kegiatannya di lapangan.

Ia mengaku hal ini sebagai masukkan saja sehingga ke depan ketika para Kadistrik melaksanakan monitoring dan evaluasi harus disertai dengan dokumen kegiatannya. Dengan demikian akan kita ketahui secara pasti di samping SPPD tentu pula ada dokumentasi yang bisa membuktikan bahwa distrik tersebut benar-benar menjalankan tugas monitoring dan evaluasi ke kampung-kampung di wilayah kerjanya masing-masing, tutupnya. (rim/red)

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.