Lensapapua– Bupati Sorong Selatan, Samsudin Anggiluli SE., akan meminta Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Papua Barat melakukan perhitungan ulang pembayaran tanah Ulayat marga Anni di Teminabuan Sorong Selatan.
Pemalangan seluruh kantor pemerintahan Sorong selatan di Sesna yang terjadi belakangan ini disikapi serius oleh pemerintah daerah, mengingat kasus pemalangan kantor pemerintahan tersebut telah memberikan dampak buruk bagi pelayanan pemerintahan kepada masyarakat lainnya, oleh karena itu agar tidak berlarut-larut, pemerintah Sorong Selatan akan segera bersikap.
Dijelaskan Bupati Sorong Selatan, Samsudin Anggiluli, sikap yang akan diambil yakni, berupa dilakukannya pemeriksaan ulang atas kesepakatan damai yang dilakukan pemerintahan sebelum dirinya menjabat sebagai Bupati Sorong Selatan, dengan maksud agar kasus tersebut terbuka luas dan dipahami masyarakat pemilik ulayat khususnya marga Anni.
Ditambahkan Samsudin Anggiluli untuk memastikan dana yang diserahkan sudah sesuai atau belum terhadap kesepakatan, maka pemda Sorong Selatan akan mengundang Badan Pemeriksa Keuangan di Manokwari untuk melakukan audit, agar persoalan pembayaran ganti rugi tersebut dapat terang benderang.
“Kami telah berkordinasi dengan kepolisian dan tentunya kasus terhadap kesepakatan damai setelah pembayaran dua puluh tujuh sekian milyar itu uangnya diserahkan dan diterima oleh siapa agar kasus ini tidak membias dan terang benderang” tegas Samsudin Anggiluli.
Tercatat dalam beberapa pekan terakhir, aktivitas pelayanan dan pemerintahan di Sorong Selatan tidak tampak berjalan normal, hal ini disebabkan masyarakat pemilik ulayat dari marga Anni melakukan aksi pemalangan menuntut pembayaran ganti rugi. RED
