Lensapapua, Bintuni – Mengingat monitoring dan evaluasi adalah salah satu tahapan yang sangat penting dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah serta mewujudkan pencapaian dari tujuan dan sasaran kegiatan pembangunan, pemerintah daerah Kabupaten Teluk Bintuni menggelar Rapat Koordinasi Monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD Kabupaten Teluk Bintuni tahun anggaran 2016 triwulan I dan II, di Aula Kantor Bupati Bintuni, Senin kemarin rupanya bukan sekedar usapan jempol. Selasa (02/8)
Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw dalam arahannya mengatakan monitoring dan evaluasi dilakukan untuk bisa mengetahui sejauh mana tahapan—tahapan pembangunan itu berjalan dengan baik. Jika terdapat persoalan maka secepatnya dapat dilakukan perbaikan-perbaikan, baik secara fisik maupun non fisik.
“Saya yakin teman-teman pimpinanan SKPD sudah memahami itu dan menjadi tugas Bappeda melakukan evaluasi pelakasanaan pembangunan program-program yang sudah berjalan. Saya yakin evaluasi bukan hal yang susah-susah, tapi memang gampang didengar, gampang direncankan tapi susah dilaksanakan. Karena terkadang waktu tidak singkron, informasi yang diterima Bapeda tidak lengkap, sehingga harus turun kelapangan melakukan kegiatan monitoring tidak sepenuhnya dilakukan,” kata Bupati.
Dikatakannya, dengan adanya monitoring meja ini diharapkan dapat menyamakan data, sehingga pada saat turun kelapangan sudah mempunyai data yang lengkap. Dan pada saat turun kelapangan sudah tidak lagi salah sasaran dan benar-benar kerja sesuai dengan rencana monitoring sebagaimana mestinya.
Dengan adanya hasil dari Bappeda, selanjutnya akan melaksanakan rapat lintas SKPD yang bertujuan untuk melihat sejauh mana progres yang sudah berjalan dari masing-masing SKPD. Sehingga kalau ada tantangan dilapangan akan dapat segera diperbaiki.
“Saya tidak akan melakukan suatu perubahan kepada DPA yang sudah berjalan, itu bukan kewenangan Bupati untuk merubah. Terkecuali ada persoalan-persoalan penting yang kita harus melakukan perubahan. Itu nanti hasil evaluasi monitoring akan menjadi acuan kita,” pungkasnya.
Oleh karena itu, Bupati berharap kepada Bappeda supaya melakukan monitorng dengan baik dan dalam waktu singkat kurang lebih dua minggu hasil monitoring sudah lengkap.
“Ini hal yang harus kita lakukan, dalam kesempatan ini, Bappeda turun tidak dalam melaksankaan pemeriksaan harus bisa dibedakan itu. Kita menyesuaikan data yang diterima dengan kenyataan yang dilapangan tanpa harus memberikan penekanan kepada SKPD, karena itu kewenangannya inspektorat. Bappeda hanya memberikan arahan supaya tahapan projek itu dapat berjalan sesuai dengan kontrak jika dikontrakan dan kalau diswakelola sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku,” kata Bupati lagi.
Dijelaskan Bupati, dalam monitoring meja ini Bappeda dapat mencari informasi kecocokan antara realisasi keuangan dengan yang dilapangan melalui informasi yang diberikan oleh masing-masing pimpinan SKPD.
“Jika Pimpinan SKPD mengatakan kegiatan dilapangan sudah 30 persen, nah nanti dibuktikan dilapangan. Pembuktian itu Bappeda punya strategi untuk melakukan pembuktian,” pungkasnya.
Pasalnya, tahap perencanaan sudah lewat untuk tahun anggaran 2016, dan akan masuk dalam RAPBD perubahan dibulan-bulan ini. Oleh karena itu kegaitan monitoring dan evaluasi secepatnya diselesaikan dan selanjutnya menyusun RAPBD Perubahan.
“Apa yang sudah kita pegang yaitu DPA APBD, tahapan menajemen kita sudah kenal awalnya perencanaan, pnganggaran, bajedting, pelaksanaan, selanjutnya tahap monitoring dan evaluasi. Ini semua telah berjalan.
Saya yakin bapak ibu kepala SKPD telah melaksanakan tugas tugas itu. Saya sudah mendapat laporan bahwa penyerapan anggaran sudah mencapai 30 persen. Laporan terakhir sampai akhir Juni sudah mencapai 38 persen. Artinya daya serap kita masih rendah,” katanya.
Dengan sudah masuk triwulan ketiga di tahun anggaran 2016, Bupati menginstruksikan agar sisa-sisa pekerjaan segera dijalankan. Jika sampai akhir tahun pekerjaan tidak dilakukan dengan baik maka akan menjadi Silpa (Selisih Pengguna Anggaran).
“Itu barang kali yang paling penting dalam arahan saya, saya berharap kita kembali melakukan tugas dan tanggung jwab ini dengan baik. Karena bapak ibu selaku pengelola keuangan kegiatan segala apa yang kita buat itu ada konsikuensinya. Sehingga saling mengingatkan saja, jangan sampai kita lengah lalu kita kahirnya berurusan dengan hukum, itu akan membuat kita susah sendiri,” tutup Bupati. (ian/red)
