Lensapapua– BKKBN ( Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional ) sebagai pengumpul, pengolah dan penyajian data dan informasi kependudukan dan keluarga, melakukan sistim pemutahiran data setiap tahunnya, kata Charles Brabar, SE., M,Si.,Kepala BKKBN perwakilan Papua Barat. Kamis (21/5)
Sebagai contoh kata Charles, tahun 2015 ini kita lakukan pendataan, maka tahun depan kita mutahirkan dan sinkronisasikan data tersebut dari masing-masing wilayah, berapa yang lahir, meninggal, pindah dan lain sebagainya, lalu kita lakukan pengurangan atau penambahan penduduk pada data itu, jelasnya.
Pendataan ini sangat penting karena ada kaitannya dengan bantuan sosial, seperti contoh kata Charles, pengalaman BKKBN pernah menangani data nasional tentang bantuan Beras miskin (Raskin), tidak melalui pemerintah daerah, tetapi ditangani langsung oleh BKKBN pusat yang pada saat itu memiliki penyuluh lapangan (PLKB), penyuluh-penyuluh inilah yang lebih mengetahui data-data warga secara lengkap, sehingga bantuan-bantuan itu bisa langsung tepat pada sasaran.
Tetapi saat ini BKKBN tidak memiliki penyuluh setelah di Merger secara otomatis lembaganya kepada pemerintah daerah dikarenakan Otonomisasi, termasuk pegawai dan PLKB nya untuk duduk di instansi lain, sehingga ada kesulitan ataupun kendala. Oleh sebab itu, kata Charles, dengan ketidak adaan para penyuluh ini sehingga masyarakat yang seharusnya berhak menerima bantuan, tidak terpantau lagi, ungkapnya.
Bahkan menurut Charles, pengalaman-pengalaman lalu, telah terjadi tumpang tindih yang sangat luar biasa, masyarakat yang kaya masih menerima bantuan sosial, sementara masyarakat miskin tidak dapat, sehingga hal ini menimbulkan konflik sosial ditengah-tengah masyarakat,karena masalah bantuan-bantuan social tidak ter-koordinir dengan baik, dan ditangani oleh lembaga yang sebenarnya berkompeten untuk melaksanakan pendataan yang ada di akar rumput.
Oleh sebab itu, BKKBN sudah berkomitmen untuk ber-orientasi untuk menjadi satu lembaga penyedia data secara nasional, walaupun ada BPS nantinya kami akan bekerjasama untuk sama-sama menyediakan data-data yang bisa dibutuhkan oleh Negara maupun pemerintah setempat, imbuhnya.
Dengan demikian, bantuan dan dukungan pemerintah daerah melalui pemberdayaan perempuan yang dapat menyediakan data aktual dan lebih objektif sangat diharapkan, demi suksesnya kegiatan pendataan ini untuk kepentingan dan kesejahteraan seluruh masyarakat, kata Charles. (Red)
