Lensapapua – Polda Papua Barat, melalui Dirlantas Kombes Pol. Radyan Krokosono.,dalam laporannya melalui vidcom terkait launching program Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) pro Mansinam menjelaskan, lalu lintas merupakan urat nadi kehidupan masyarakat dan sering dijadikan barometer kemajuan sebuah daerah.
Atau cermin budaya bangsa dari suatu wilayah berdasarkan tingginya tingkat disiplin berlalu lintas hampir seluruh aktivitas kehidupan masyarakat selalu berhubungan dengan lalu lintas.
Sehingga mengakibatkan timbul permasalahan lalu lintas yang lebih cepat dibandingkan solusi yang ditawarkan, pada akhirnya berbagai macam persoalan tersebut dapat menghambat tata kehidupan masyarakat sehingga bisa melumpuhkan roda perekonomian sebuah daerah.
Demi menjaga keseimbangan tersebut dibutuhkan sebuah situasi arus lalu lintas yang aman selama tertib dan lancar sehingga masyarakat dapat melaksanakan segala aktivitas dengan baik dan lancar. Kata Radyan.
Khusus pada masa pandemi covid 19 di Indonesia termasuk provinsi Papua Barat berbagai macam penanganan persoalan lalu lintas berupa pelanggaran kecelakaan dan kemacetan lalu lintas harus berpedoman pada pelaksanaan proses protokol kesehatan. Sehingga dibutuhkan sebuah optimalisasi peningkatan upaya keselamatan berlalu lintas di seluruh aspek.
Dikatakan Radyan, ada 5 pilar keselamatan, pertama manajemen keselamatan jalan, kedua jalan yang berkeselamatan, ketiga kendaraan yang ber keselamatan, keempat perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan, yang terakhir penanganan pra atau pasca kecelakaan atau secara maksimal tanpa mengesampingkan pelaksanaan proses disiplin. Bebernya.
Untuk mewujudkan hal tersebut di atas kami berusaha maksimal dengan menginisiasi, kami hanya menginisiasi program bersama. melalui program pembentukan kawasan tertib lalu lintas dan tertib protokol kesehatan disingkat KTL pro Mansinam di seluruh wilayah hukum Papua Barat.
Dimana hal ini didasari beberapa hal yang pertama undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ yang ketiga rencana umum nasional keselamatan jalan atau RUNKJ 2011-2035 kemudian keputusan Kepala korps lalu lintas Polri nomor 53 9 2016 tanggal 30 November 2016 tentang SOP kawasan tertib lalu lintas, dan yang ke 5 program kerja Polda Papua Barat yang sudah kita canangkan bersama pada bulan Oktober tahun lalu.
Surat keputusan atau nota kerjasama tentang pembentukan KTL yang berfoto kesehatan di wilayah provinsi dan di wilayah kota dan kabupaten yang ada di wilayah masing-masing yang insya Allah akan dilaunching hari ini.
KTL yang dibangun di bina dibentuk serta diawasi kami ulangi kawasan tertib lalu lintas adalah kawasan yang dibangun di bina dibentuk serta diawasi untuk menjadi kawasan yang aman selamat tertib dan nyaman saat berlalu lintas serta dapat menerapkan protokol kesehatan di Papua Barat.
Berangkat dari dasar tersebut diatas kami selaku pembina fungsi telah memerintahkan seluruh Kasat Lantas agar berkoordinasi dengan stakeholder lalu lintas di wilayahnya guna mempersiapkan dengan maksimal sebuah kawasan yang strategis yang dapat dijadikan kebanggaan yang dapat dijadikan icon daerah percontohan.
Tertib berlalu lintas dan tertib kesehatan di setiap kabupaten atau kota di wilayah masing-masing dalam pelaksanaan program ini kami menargetkan tiga hal: 1. Zero peningkatan tertib berlalu lintas di wilayah masing-masing. Zero accident dan yang ketiga peningkatan progres sehingga kami menggaet Satgas pandemi covid 19 dan seluruh instansi kesehatan di wilayah kabupaten dan kota.
Adapun pelanggaran yang diprioritaskan yakni pelanggaran yang sering dilakukan pengemudi khususnya di Papua Barat diantaranya melebihi batas kecepatan, menerobos lampu merah, perilaku pengemudi sepertibugal ugalan di jalan raya tidak memakai sabuk keselamatan atau menggunakan handphone pada saat mengemudi.
Jemudian ada pelanggaran kendaraan roda dua seperti tidak memakai helm dan sebagainya kemudian pelanggaran memutar arah memutar arah bukan pada tempatnya lalu ada lawan arus, tidak menggunakan TNKB atau plat nomor, melanggar rambu jalan, pengecekan uji berkala dan kami juga menyasar kepada peraturan daerah yang diawaki oleh Kepala dinas masing-masing.
Pelanggaran parkir di area larangan parkir, pajak STNK kendaraan bermotor dan pelanggaran kesehatan tidak memakai masker dan pelanggaran pedagang kaki lima yang berpotensi mengganggu kamseltibcarlantas.
Kegiatan program ini rencananya akan dilaksanakan selama 3 bulan yang dimulai dari tahap sosialisasi pada bulan Juli hingga pertengahan bulan Juli diawali bulan Juni sampai pertengahan bulan Juli kemudian tahap kedua mulai pertengahan bulan Juli sampai bulan Agustus.
Yaitu berupa sosialisasi sosialisasi dilaksanakan disertai dengan tindakan baik maupun langsung melalui e-tilang kemudian tahapan ketiga sosialisasi penindakan dan pemberian reward kepada KTL pro terbaik dengan indikator-indikator yang akan ditetapkan.
Dan juga analisa evaluasi kita harus meninjau pelaksanaan menentukan apakah KTL perlu ini dilanjutkan di lokasi yang sama atau kita berpindah di lokasi.
Keberhasilan program ini hanya dapat kita capai melalui sebuah kerjasama koordinasi antar lintas sektoral baik yang tergabung dalam lima pilar keselamatan forum LLAJ di provinsi kabupaten dan kota instansi kesehatan yang bertugas melaksanakan pengawasan kesehatan, rekan-rekan media serta seluruh masyarakat umum terutama partisipasi aktif positif dari efisien dan influencer yang ada di tengah-tengah masyarakat.
Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu terselenggaranya acara ini khususnya kepada pemerintah provinsi Papua Barat serta seluruh stakeholder yang terlibat. Ucap Radyan. Red
