Lensapapua– Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab perlu dibekali dengan etos kerja yang baik sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pimpinan SKPD (satuan kerja perangkat daerah). Jika ada pimpinan SKPD yang melanggar aturan, maka kita segera melakukan evaluasi, dan bila perlu untuk segera diganti, ujar Wakil Bupati Sorong, Suka Hardjono,S.Sos.,M,Si., Rabu (10/2).
Pernyataan Wabup Sorong tersebut, terkait dengan salah satu oknum pimpinan SKPD yang sempat meniru tanda tangan bendaharanya saat mengambil uang di salah satu bank di Aimas belum lama ini.
Lanjutnya, memang hal itu jelas memang jadi masalah. “Bukan harus dilakukan penyimpangan seperti itu, dan jelasnya ada tanggungjawab dan kewenangan sudah diatur tersendiri. Jadi kasus seperti itu sudah jelas menyalahi aturan,”tegasnya.
Di sini sudah jelas fungsi pengawasan kami selaku wakil bupati untuk segera mengambil oknum pejabat tersebut untuk dievaluasi, dan maaf saja bisa terancam harus diganti dengan pejabat yang memiliki integritas, disiplin serta etos kerja yang baik.
Ia menambahkan, semua program kerja yang telah tertera di dalam DPA harus sinkron antara pengguna anggaran dengan mekanisme pertanggungjawabannya. Dengan demikian tidak akan terjadi masalah, dan tugas bendahara, PPK (pejabat pembuat komitmen) sudah jelas membantu pimpinan SKPD-nya.
“Jangan semaunya pimpinan SKPD. Jadi bendahara harus membuat sistem laporan adminitrasi dengan benar, dan begitu pula halnya dari pimpinan SKPD harus demikian juga sebaliknya,” ingat Suka Hardjono.
Pimpinan kepada diharapkan agar bagaimana bisa menggunakan anggaran yang ada dengan baik, sesuai dengan yang tersirat dan tersurat dalam DPA yang ada.
Begitu pula tugas sebagai pejabat pembuat komitmen harus berjalan seiring dan seirama, sehingga dalam unit kerja tersebut maka semua kegiatan dapat berjalan dengan baik pula.
“Pada intinya, pimpinan SKPD yang baik harus tahu dan taat terhadap aturan, dan diharapkan kepada pimpinan SKPD jangan hanya ingin mau menang sendiri, dan harus sinergi bagaimana bisa memahami aturan itu sesuai dengan yang ada di dalam DPA itu sendiri,baik bendahara, PPK maupun pimpinan dari SKPD tersebut,”jelas Wabup Suka Hardjono. (rim/Red)
