Perda Tentang Pemanfaatan Hasil Hutan Bagi Orang Asli Papua

banner 120x600
banner 468x60

Lasaharuddin anggota DPRD Papua Barat.

Lensapapua – Salah satu anggota tim Monitoring  Dana Otsus Papua dari DPRD  Papua Barat LaSaharuddin, mengungkapkan, ketika jabatan sebelumnya sebagai anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni, dimana pada saat itu, pihaknya membuat Perda tentang pemanfaatan hasil hutan bagi orang asli Papua.

banner 325x300

 Jadi di daerah tersebut ada blok-blok tertentu dilarang bagi kaum pendatang untuk hal yang berurusan dengan masalah kayu, akunya pada saat rapat bersama timnya dengan SKPD yang ada di Kabupaten Sorong di Aimas, Jum’at (10/7).

 Dengan demikian alokasi anggaran yang bersumber dari Otsus itu digunakan untuk beli soumel dan peralatan lainnya bisa terserap melalui anggaran dimaksud, katanya.

 Hal ini untuk pemanfaatan ekonomi kerakyatan terhadap avirmasi action. Tentu kami berpendapat, kok bisa yang punya soumel dan peralatan kayu tersebut kebanyakan mereka yang berasal dari Makassar atau Buton saja, sementara orang asli Papua yang punya hutan (kayu) malah hanya sebagai tenaga jasa untuk memikul kayu-kayu saja.

 Dengan realita kejadian itu, kami buat suatu gagasan sehingga bisa membuahkan hasil. “Ini berupa saran-saran kongkrit saja agar bisa  kita sinergikan tentang hal itu terkait dengan sasaran dana Otsus bagaimana kita berdayakan ekonomi masyarakat asli Papua, sehingga ada azas manfaatnya, “tutur Saharuddin. (rim/Red)

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.