Lensapapua– Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi perhatian Gubernur Papua Barat, yakni masalah tapal batas dan itu sangat urgen. Melalui rapat kerja kepala daerah kali ini, kami dari Biro Pemerintahan Setda memberikan jawaban kepada para bupati/walikota bahwa kami sudah siap.Ujar Sroyer Elisa, S.Sos, M.Si di Sorong, Selasa (15/4).
Dari Pemprov Papua Barat sudah siap dimana segmen-segmen perbatasan ada sekitar 210 titik sesuai dengan peta dan indikatifnya sudah ada, dan harus diselesaikan secepatnya.Kita terus berupaya sebelum gubernur mengakhiri jabatannya harus selesaikan permasalahan tersebut, ujarnya.
Bahkan terkait hal itu, pihaknya telah mengadakan kerjasama dengan Badan Informasi Geopisial dimana dari 210 titik yang ada termasuk pata digitalnya sudah disiapkan semuanya.
Dalam paparan kami di hari ketiga nanti, kami berharap kepada para kepala daerah untuk memberi suatu komitmen bersama, dan kalau tahun ini daerah mana yang sudah siap maka kami akan lakukan secepatnya. Karena titik koordinat dan indikatifnya sudah ada.
Apabila daerah yang mana sudah siap pembiayaan maka kami siap untuk memfasilitasi. “Kemarin juga kami lakukan di Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Teluk Bintuni dimana dalam waktu dekat kami akan melakukan titik koordinat di lapangan,” kata Sroyer.
Jadi, kami akan kumpul di Kamundan bersama tokoh masyarakat yang ada, dan antara kedua bupatinya sudah siap, tinggal kita bawa ke titik koordinat, yaitu masyarakat
Kamundan dan masyarakat Imeko untuk duduk bersama dengan menggelar tikar adat. Titik koordinat yang disepakati tersebut maka satu titik koordinat yang dari 210 itu sudah tercatat maka secara nasional batas antara Sorong Selatan dan Teluk Bintuni tidak dapat diubah-ubah lagi.
Sementara itu terkait perbatasan antara Kabupaten Sorong dan Kota Sorong yang sudah hampir 10 tahun belum diselesaikan, karena belum ditetapkan titik koordinatnya.Bahkan terkait hal itu, kami pernah mengumpulkan tokoh masyarakat Moi antara kedua daerah tersebut menindaklanjuti suratnya kepada gubernur dengan harapan batas wilayah pada kedua daerah untuk segera diselesaikan.
Dalam hasil pertemuan tersebut mereka telah sepakat bahwa titik koordinatnya ada di kilometer 18. Seusai raker ini dalam waktu dekat kami rencana untuk menemui Bupati Sorong dan Walikota Sorong, dengan harapan Pemprov Papua Barat siap untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan melaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri RI untuk segera ditetapkan.
“Jika terus terjadi begini maka yang rugi kan masyarakat. Setiap mau ada kegiatan pemilu atau pembagian raskin masyarakat bingung dan tentunya yang menjadi korban masyarakat kecil.Pada intinya Pemprov Papua Barat siap untuk memfasilitasinya untuk segera diselesaikan masalah,” ujarnya (rim/Red)