Lensapapua– Untuk melayani penduduk atau masyarakat kita tidak harus melihat undang-undang.Tetapi bagaimana agar masyarakat itu dapat menjadi sejahtera.Kata Anthon Jotlely SE.M.Si.Kepala dinas pemberdayaan dan pemerintahan kampung kabupaten Sorong.Senin 17/2.
Penegasan itu disampaikan saat insan pers mempertanyakan kenapa Moraid masih dihitung dalam wilayah pemerintahan kabupaten Sorong,sementara menurut undang-undang Nomor 14 tahun 2013 distrik Moraid sudah sah secara hukum masuk dalam wilayah pemerintah daerah kabupaten Tambrauw.
Lebih jauh Anthon menjelaskan bahwa sejak awal distrik Moraid ada dalam wilayah kabupaten Sorong,kita tidak bisa pungkiri itu atau tidak bisa hanya kemauannya pejabat saja,karena hal ini murni aspirasi dari masyarakat disana maka kita tidak boleh menelantarkan mereka.Jelasnya.
Dan kita tidak perlu mempersoalkan hal itu,intinya bagaimana kita dapat mengakomodir kegiatan masyarakat itu untuk kesejahteraan mereka.Jangan karena duduk persoalan yang selama ini terjadi,masyarakat dikesampingkan atau dikorbankan.
Oleh karena itulah kami berharap agar jangan ada lagi konflik yang ditimbulkan ditengah-tengah masyarakat disana hanya karena keinginan dari pejabat tertentu.Pemerintah daerah harus melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya.Tegasnya.
Kebetulan untuk sementara ini alokasi dana PNPM Mandiri juga belum turun,masih dalam tahap pengalokasian anggaran.Direncanakan anggaran tersebut akan turun pada bulan Maret ini.Terangnya.
Dengan demikian kita akan dapat lihat nanti,jika DPA sudah diturunkan,maka disitu dapat kita lihat apa Moraid masuk dalam wilayah kabupaten Sorong atau masuk dalam wilayah pemerintah daerah kabupaten Tambrauw.Pada intinya DPA itulah sebagai penentunya.Kata Anthon.(Red)
