Musyawarah Terkait Pengaduan Tim Koalisi JK-SUKA Sepakat Turunkan Baliho Yang Tidak Sesuai Aturan

baliho-yg-disengketakan-pihak-tim-koalisi-jk-suka

Lensapapua–   Panwaslu Kabupaten Sorong gelar rapat musyawarah terkait sengketa singkat pengaduan tim koalisi JK-SUKA yang disampaikan Max I. Fonataba tentang baliho yang digandengkan/disatukan dengan pasangan calon gubernur DOAMU dan JK-SUKA. Rabu (23/11)

Dalam arahan yang disampaikan  Petrus M. Aitrem S.An Ketua Panwaslu Kabupaten Sorong menghimbau agar dalam rapat ini  mendapatkan hasil musyawarah untuk mufakat agar kedepan tidak ada permasalahan.

Dikatakan Petrus, untuk desain dan ukuran alat peraga sudah sangat jelas diatur  dalam aturan  PKPU no. 12 tahun 2016, Termasuk tempat dimana titik-titik baliho tersebut akan digantungkan.

Oleh sebab itu diharapkan apapun yang disengketakan selama proses pilkada ini berjalan kita musyawarahkan dengan baik untuk mencari solusi demi kebaikan dan ketertiban bersama.

Beberapa hari ini kami memantau baliho yang sudah terpasang namun masih ada yang tidak sesuai dengan aturan PKPU Baik ditingkat pusat, Provinsi, Kab/Kota aturan PKPU cuma 1 tidak berbeda dan tidak ada aturan yang menyatakan baliho calon Gubernur dan calon Bupati / Walikota disatukan karena semua tim sudah melaksanakan kesepakatan bersama.

Saya harapkan dari kejadian ini tidak ada efek samping untuk itu kami harapkan koordinasi semua tim kerja dan penyelenggara agar pemasangan baliho harus sesuai dengan aturan, supaya Pilkada berjalan dengan aman, tertib dan damai.

Sementara mewakili tim relawan DOAMU Kabupaten Sorong, Yustus, menyampaikan bahwa mereka hanya sebatas kerja saja,  karena baru kemarin dikukuhkan maka untuk permasalahan ini kami akan koordinasi dengan tim koalisi karena menurut saya pribadi juga baliho yang bergandengan itu tidak sesuai dengan aturan.

Kami tidak mengharapkan ada paket paketan antara kandidat kabupaten bergandengan dengan kandidat gubernur, karena dibeberapa titik dan beberapa wilayah ada baliho yang juga bergandengan, kata Yustus.

Termasuk Yustus meminta kepada KPUD terkait DPT agar di kroscek secepat mungkin agar didata sehingga jangan jadi permasalahan dikemudian hari.

Menanggapi persolan ini,  Marthinus A. Nasarany, SH Ketua KPUD Kab. Sorong mengatakan, pada prinsipnya KPUD tetap berjalan sesuai dengan aturan. karena pemasangan dan desain alat peraga sudah diatur dan dijelaskan dalam aturannya dalam PKPU baik di Provinsi maupun Kabupaten.

Terkait DPT pada prinsipnya kata Marthinus,  jangan membangun opini yang belum jelas karena akan menimbulkan permasalahan dan untuk data yg dikeluarkan KPUD adalah data yg diberikan oleh akminduk pusat

Kenaikkan data penduduk dinas capil sudah bekerja keras untuk menelusuri data penduduk tambahan yang belum memiliki NIK agar tidak ada kecurigaan diantara kita, kata Marthinus.

Disisi lain Puji Rustanto, SH., divisi hukum KPUD setempat, menambahkan dalam aturan PKPU no. 12 tahun 2016 sudah sangat jelas alat peraga kampanye bisa dipasang dan sesuai kesepakatan dengan KPU jika dipasang diluar ketentuan tidak diperbolehkan.

Untuk alat peraga kampanye yang dipasang diluar ketentuan KPU dan tambahan dari tim koalisi jika diluar aturan tidak di perbolehkan, Tidak ada aturan yg menyatakan kandidat tingkat Provinsi dan kandidat tingkat Kabupaten di dukung partai yang sama tidak boleh memasang baliho bersamaan. Alat peraga dan desain yang dicetak harus sepengetahuan KPU.

Mewakili Kapolres Sorong, Kpolsek Aimas, Bernadus Okoka, SE.,  menyampaikan Pada dasarnya pihak kepolisian siap mendukung dan tetap mengamankan pesta demokrasi ini agar tidak mengganggu pentahapan yang sudah berjalan dan kita sepakati bersama harus mematuhi peraturan yang ada.

Hasil musyawarah seluruh pihak yang terkait sepakat untuk semua tim harus menurunkan baliho yang tidak sesuai dengan aturan sampai batas waktu tanggal 28 November 2016.

Hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya adalah : Marthinus A. Nasarani, SH.,  B. Okoka, SE Kapolsek Aimas., Gakkumdu Polres Sorong.,  Max Izaak Fonataba, SE, MSi Ketua Tim Koalisi JK – SUKA., Yustus Antoh Sekretaris tim DOAMU., Petrus M. Aitrem,S.An Ketua Panwaslu Kab. Sorong., Yohanis Antoh anggota Panwas Panwaslu Kab. Sorong., H. Jamin anggota Panwas Panwaslu Kab. Sorong., Puji Rustanto, ST anggota KPUD Kab. Sorong Divisi bidang hukum., Yatno ketua tim relawan DOAMU Kab. Sorong.  RED

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.