Lensapapua – Bupati Sorong, melalui Wakil Bupati Suka Hardjono, mengatakan, kami dari pemda setempat berupaya membentuk Majelis Pertimbangan- Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TPTGR), dan merupakan suatu langkah yang terbaik untuk menyelesaikan dari pada Audit dari BPK, ujarnya di Aimas, Kamis (21/5).
Dari tahun ke tahun, Alhamdulillah puji Tuhan, pelaksanaan pengawasan bisa berjalan sesuai dengan harapan kita sekalian, ujar Wabup Suka Hardjono.
Lanjutnya, pembahasan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Bupati Sorong, telah dilaksanakan secara bersama-sama antara eksekutif dan legislatif, yang bertujuan untuk menyatukan persepsi tentang kesamaan sudut pandang dalam menilai kinerja pemerintah selama tahun 2014.
“Ini dimaksudkan apa yang telah dilaksanakan dalam membawa Kabupaten Sorong ke arah yang lebih baik dalam berbagai bidang, sesuai dengan visi dan misi pemerrintah daerah ini, yaitu terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat sejahtera,”ujar Bupati Sorong.
Banyak hal yang telah kita laksanakan oleh Pemkab Sorong selama tahun 2014 tidak sedikit keberhasilan yang kita peroleh. Namun, masih banyak pula tugas-tugas yang belum rampung, karena berbagai keterbatasan.
Untuk itu, melalui kesempatan ini saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada dewan yang terhormat dan kepada semua pihak, mudah-mudahan di masa yang akan datang
Pemerintah Kabupaten Sorong mampu berbuat lebih baik, serta dapat memenuhi apa yang menjadi aspirasi, harapan, dambaan, dan tuntutan masyarakat yang ada di daerah ini, tandasnya.
Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya mengajak masyarakat di daerah ini untuk berpartisipasi aktif, bersikap optimistik, berpikir jernih, serta memiliki ketajaman menggali dan kepekaan terhadap fenomena terjadi yang berkembang di dalam masyarakat, ujar Bupati Sorong, disampaikan Wabup Suka Hardjono.
Karena dalam sistim pembangunan yang belum kita bina tidak serta merta tertuju pada kapabilitas aparatur dalam melaksanakan tugas masyarakat yang sesungguhnya memang dituntut untuk berperan serta secara sadar sebagai subjek pembangunan.
Dengan demikian, maka pembangunan daerah kita merupakan bagian yang integral pembangunan nasional yang kita lakukan ini akan pula membangun dimensi moral, dimensi etik dan dimensi spiritual yang sangat amat besar maknanya bagi kedewasaan kita sebagai bangsa.
“Jangan kita mudah dipengaruhi oleh isu-isu yang bersifat menghasut, dan memecahkan persatuan dan kesatuan, yang pada gilirannya membawa kehancuran dalam daerah kita, tapi kita sama-sama bergandengan tangan untuk membangun daerah yang kita cintai ini,”tandasnya. (rim/Red)
