Masyarakat Moi Tuntut Badan Pertanahan Kabupaten Sorong

banner 120x600
banner 468x60

Lensapapua–    Penduduk asli pribumi daerah Sorong adalah masyarakat suku Moi. Secara khusus dikabupaten Sorong, masyarakat Moi juga memiliki tanah ulayat yang cukup luas.

Namun kurangnya pemahaman tentang perundang-undangan serta regulasi yang berlaku sehingga dapat menimbulkan masalah khususnya yang menyangkut tanah ulayat adat Papua.

banner 325x300

Dimana saat ini masyarakat Moi menuntut BPN Kabupaten Sorong, seperti disebutkan oleh Kuasa hukum marga Moi, M.H.SETHER & PARTNER Advokad dan legal consultan, kepada Media ini.Senin (13/3)

Adapun Kronologis keberadaan dari surat gugatan masyarakat  Moi ke pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Jaya Pura atas SHM NO 573/ desa klaim/2007, tanggal 28 Des 2007, berdasarkan surat ukur no 574/ desa Klain/ 2007, tanggal 23 Nov 2007, atas nama Kesuma .R.Writer.

Kejadiannya berawal, atas lahan seluas 1.000  hektar yang merupakan hak ulayat masyarakat Moi 14 bersaudara, yang pada masa itu masyarakat Moi memberikan surat pelepasan hak terhadap oknum yang mengaku ketua PEPABRI di Jaya Pura.terangnya.

Lanjut kuasa hukum, masyarakat Moi tidak seluruh nya memberikan pelepasan hak tanah ulayat nya, namun masih ada 2 kelompok marga Moi yang tidak mau, karna tanah ulayat mereka juga telah di bagi, jadi hanya 12 klan suku marga Moi yang memberikan pelepasan hak atas tanah ulayat.

Yang menjadi pokok permasalahan adalah, dalam realitanya, BPN Kabupaten Sorong menerbitkan Prona atas tanah ulayat masyarakat Moi secara keseluruhan atas pengajuan dari oknum Ketua Pepabri Tersebut.

Ketika dikonfirmasi kepada pihak PEPABRI atas keberadaan oknum yang mengaku Ketua Pepabri, bahwa “oknum tersebut bukan lah Ketua atau pengurus di Pepabri, bahkan tidak masuk dalam daftar anggota”.

Oleh sebab itu Pepabri mengeluarkan pernyataan bahwa mereka tidak mengetahui permasalah ini, bahkan mereka juga tidak mengakui adanya Hak mereka atas tanah ulayat marga Moi tersebut.

Melihat persoalan ini, dianggab merupakan permainan oknum TNI Suharno yang mengaku ngaku sebagai ketua Pepabri dan Badan pertanahan Kabupaten Sorong, ucap kuasa hukum marga Moi, Mohammad Husni SH.

“Kita sudah bertanya dan berkirim surat agar Data dari SHM yang dikeluarkan Oleh BPN Kabupaten Sorong di berikan dan mempertanyakan apakah dasar dasar pembuatan Prona tidak dilakukan”?

Hal ini karena mereka tidak mengadakan pengukuran akurat yang mengakibatkan Tanah ulayat yang lain juga jadi terkena, sesungguhnya nya mereka harus mengikutsertakan semua marga Moi ketika mengadakan pengukuran, termasuk yang memberi surat pelepasan dan yang tidak memberikan.

Karena tanah ulayat tersebut berada dalam satu wilayah yang berbatasan, berarti hal ini termasuk dalam penyerobotan hak milik orang lain, karena tanah ulayat dari kedua marga yang tidak memberikan pelepasan hak seluas 400 Ha diserobot oleh Oknum Suharno dan BPN Kabupaten Sorong.

Karena telah menerbitkan 1.000 Sertifikat Hak Milik (SHM) atas keseluruhan lahan seluas 1.000 Ha, yang sesungguhnya nya hanya 600 Ha, yang sudah pelepasan hak.

Oleh sebab itu masyarakat Moi dari kedua marga ini menuntut BPN ke pengadilan TUN di Jayapura, karena belum ada pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) di Papua Barat, ucap nya mengakhiri. RED

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.