LP3BH Desak Jokowi Berikan Akses Ke Kejagung Tuntaskan Kasus HAM Papua

Ketua Lp3BH Manokwari Yan Ch Warinussy.

MANOKWARI, lensapapua – Menyikapi Hari HAM Sedunia yang jatuh pada bulan juni 2017 ini, LP3BH mendesak Presiden Joko Widodo untuk memberi akses yang seluas-luasnya kepada Komnas HAM dan Kejaksaan Agung untuk segera menuntaskan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Wasior sejak 16 tahun lalu. Demikian penyampaian ini dituturkan Direktur LP3BH Manokwari Yan. Ch. Warinussy melalui siaran pers releasenya (13/6).

Yan menegaskan,  jika dengan kewenangan penuh ini diberikan maka secepatnya Komnas HAM dan pihak Kejagung harus dapat menemui dan meminta keterangan dari ketiga mantan pimpinan komando operasi saat menjabat keamanan tersebut demi membuat terang duduknya perkara pelanggaran HAM yang telah terjadi,  sebelum dibawa ke Pengadilan HAM yang imparsial, adil, transparan dan benar di Tanah Papua dalam watu dekat ini.

” Kasus Wasior harus diselesaikan oleh Negara dengan melibatkan institusi negara yang berkompeten, yaitu Komnas HAM, Kejaksaan Agung dan Pengadilan HAM sehingga keadilan bagi para korban Kasus Wasior dapat segera tercapai,”Ujar Yan.

Yan yang juga mantan aktivis serta eks wartawan Cepos era 90 an ini juga menjelaskan,  Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari sebagai organisasi masyarakat sipil (civil society organization/CSO) yang memfokuskan gerakan pada upaya perlindungan, pemajuan dan penegakan hak asasi manusia di Tanah Papua ingin mengingatkan Pemerintah Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo agar konsuen menyelasaikan persoalan terkait pelanggaran HAM di Tanah Papua dengan bijak.

Sebagaimana sudah 16 tahun sejak 13 Juni 2001, Kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat di Wasior-Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat belum juga diselesaiakan sesuai dengan amanat konstitusi dan aturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi yang berdasarkan hukum.

“Terhitung sejak tanggal 13 Juni 2001 hingga 13 Juni 2017 sudah 16 tahun lebih, kasus ini belum saka sekali menemui kemajuan berarti dalam konteks penyelesaiannya sesuai amanat Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM,”bebernya

Hal ini berdasarkan Bukti data sudah menunjuk bahwa diduga keras telah terjadi pelanggaran HAM yang Berat yang diduga melibatkan aparat keamanan dari polisi dan Brimob kala itu dan mengakibatkan jatuh korban : 4 (empat) warga sipil tewas, sekitar 39 orang warga sipil terluka akibat penyiksaan oleh aparat, sebanyak 5 (lima) orang hilang (dihilangkan secara paksa/penghilangan paksa) dan 1 (satu) orang diperkosa dan atau mengalami kekersan seksual.

” ini harus diselesaikan.  Jika tidak, maka tidak menutup kemungkinan bahwa kasus Wasior dan juga kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM yang Berat lainnya di Tanah Papua dapat dibawa oleh rakyat Papua untuk diselesaiakn melalui jalur internasional dengan melibatkan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) melalui Dewan HAM PBB yang berkedudukan di Jenewa-Swiss saat ini,”tegasnya

Dimana jelas Yan,  Tentu langkahnya dapat dimulai pada aras menetapkan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM yang Berat di Tanah Papua sebagai kejahatan kemanusiaan (crime againts humanity) dan menetapkan siapa-siapa yang diduga keras dapat dimintai pertanggung-jawabanya di depan hukum sebagai pelaku kejahatan kemanusiaan yang dapat dikenakan status sebagai buronan internasional untuk kelak diadili di depan mahkamah pidana internasional di bawah yuridiksi PBB sendiri. (ian)

 

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.