Lensapapua– Terkait dengan adanya aspirasi anggota Satpol PP yang menginginkan kepala Satpol PP untuk diganti, nanti akan dicroscek terlebih dahulu, bukan berarti kita asal menerima laporan begitu saja, ujar Wakil Bupati Sorong, Suko Harjono, S,Sos.,M,Si. Senin (03/8)
Berkaitan dengan hal ini, kata Wakil Bupati, kita akan melakukan croscek secara keseluruhan, termasuk croscek dengan sistim kinerja dalam internal Satpol PP, baik itu menyangkut administrasi menejerial yang ada, sehingga pembagian tugas-tugas bisa berjalan dengan sehat. Karena jika kemampuan seorang pemimpin dalam menejerial tidak bisa diandalkan, tentu tidak bisa kita pertahankan, jelasnya.
Menurut Wakil Bupati, termasuk juga dengan adanya informasi minimnya biaya operasional Satpol PP dalam melaksanakan tugas, oleh sebab itu kami memerintahkan kepala inspektorat untuk melakukan pemeriksaan khusus, sesuai laporan LPJ bendahara maupun laporan semua kegiatan yang terkait didalamnya.
Karena semua laporan yang kami terima itu, perlu pembuktian terlebih dahulu, pembuktian antara dana yang dikeluarkan dengan dana yang tersedia dalam DPA Satpol PP, ini perlu dibuktikan dengan bukti fisiknya, tegas Wakil Bupati.
Jika nantinya ada temuan penyalahgunaan anggaran, maka akan ada sanksi administrasi, yaitu pengembalian dana tersebut, dan ini sudah menjadi sebuah resiko kalau tidak sesuai dengan prosedur yang ada, seperti contoh ; jika PNS tidak masuk kerja/tidak hadir, tentu dia tidak bisa menuntut uang lauk pauk, dan itu sudah tertuang dalam aturan, tegas Wakil Bupati.
Ditambahkan Wakil Bupati, jika PNS yang tidak masuk kerja, tetapi tetap menerima uang lauk pauk, maka akan menimbulkan masalah kecemburuan dan bisa menurunkan semangat PNS yang aktif dan disiplin. Oleh karena itu kita harus berlakukan sesuai aturan yang ada, sehingga dengan demikian kita harapkan kebersamaan bisa terjalin kembali, kata Wakil Bupati. (Red)
