Lensapapua – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sorong selenggarakan Sosialisasi penggunaan Aplikasi Sistim Informasi Anggota KPU dan badan Adhoc ( SIAKBA) untuk rekruitmen badan Adhoc pada Pemilu serentak 2024 mendatang.
Ketua KPU Kabupaten Sorong Adomince Y. Pandori dalam keterangannya kepada insan pers menjelaskan, aplikasi ini menjadi alat bantu perekrutan badan Adhoc, baik itu PPD, PPS dan juga anggota KPU.
Jika ditinjau dari segi kemampuannya, aplikasi SIAKBA lebih membantu dalam mendeteksi, sesuai aturan KPU bahwa seluruh penyelenggara KPU tidak boleh lebih dari dua periode.
Dengan menggunakan aplikasi ini, tidak perlu datang dari distrik yang jauh jauh untuk mengantarkan berkas atau dokumen pendaftaran, ditempat saja bisa langsung jadi. Jadi semua yang mau menjadi penyelenggara mudah untuk mendaftar. Ungkap Mince
Adapun peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah dari 30 distrik yang ada dikabupaten Sorong masing masing dengan dua orang Staff.
Mengingat sistim yang digunakan melalui jaringan internet atau dengan sistim Online, maka kami akan berusaha untuk berkoordinasi dengan dinas Kominfo, sehingga mungkin kuota nya bisa ditambah, untuk mempermudah kelancaran dalam mengaupload berkas berkas persyaratan.
Kemudian terkait seleksi PPD rencananya akan dibuka pada tanggal 16 November 2022 sementara untuk PPS akan dilaksanakan pada tanggal 29 November 2022. Kemudian seleksi untuk anggota KPU rencananya pada bulan Maret 2023. Karena masa akhir jabatan kami jatuh pada bulan Juli 2023 mendatang, beber Mince.
Dijelaskan Mince, karena dikabupaten Sorong ada 30 distrik, maka jumlah PPD ada 30 orang, satu PPD ada 5 orang ditambah sekretariat yang diambil dari PNS Staff distrik, kalau PPS jumlahnya 3 orang ditambah sekretariat 3 orang jadi total jumlahnya menjadi 6 orang.
Untuk DPT terakhir pada Pemilu tahun 2019 jumlahnya 87. 433 jiwa, rekap terakhir pleno per September 75. 029.
Terkait penurunan DPT sesuai surat edaran KPU-RI nomor 17 Juni tahun 2022, hasil sinkronisasi data pemilih antara KPU-RI dan Dirjen Kependudukan data yang diturunkan kepada kami kabupaten/kota diseluruh Indonesia ada ribuan data.
Khusus untuk kita dikabupaten Sorong, ada data ganda kurang lebih 12.000, sementara data meninggal dalam hal ini sudah ada surat/akte kematian yang diterbitkan dinas pencatatan sipil dengan jumlah 893 jiwa. Kemudian data meninggal dari BPS berjumlah 446 jiwa yang belum memiliki akte kematian.
Kemudian ada data tidak padan, artinya data yang ada di KPU tetapi tidak ada dalam data kependudukan, dari sekian ribu data ini kami sudah sinkronisasi kan dengan dinas Capil, untuk dibantu mengecek satu persatu terkait data tersebut.
Sementara kalau data meninggal dari SIAK itu lengkap dengan dokumen kematiannya, jadi bisa langsung dieksekusi 893 orang tersebut.
Menurut Mince, data dari BPS dilakukan secara faktual dilapangan, dari data 201 orang, terdapat yang sudah meninggal sebanyak 167 orang, sedangkan data yang ditemukan masih hidup berjumlah 12 orang. Jelasnya
Lanjut Mince dalam bulan Oktober ini kami sudah menerima form DP4 dari Dirjen Kependudukan menyerahkan pada KPU-RI dan data itu belum diturunkan ke kami, harapannya dari DP4 yang akan diturunkan nantinya ada peningkatan DPT.
Jika kami turun langsung ke masyarakat, pasti akan ada peningkatan DPT, karena ada pemilih pemula atau pemilih yang baru dan berusia 17 tahun, selain itu masih ada juga masyarakat yang belum merekam E-KTP. pungkas Mince. Red
