KPPS Harus Laksanakan Tugas Sesuai Aturan

Peserta KPPS Kabsor yg mengikuti pelantikan.
Peserta KPPS Kabsor yg mengikuti pelantikan.

Lensapapua–  Acara Pelantikan Ketua dan Anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Papua Barat serta Bupati/Wakil Bupati Sorong tahun 2017. Diselenggarakan KPU Kabupaten Sorong digedung ACC Aimas Kabupaten Sorong. Selasa (10/1)

Kegiatan ini dihadiri sekitar 2500 orang anggota KPPS dari 30 distrik se-Kabupaten Sorong.yang kemudian dilanjutkan dengan memberikan bimbingan teknis bagi seluruh ketua dan anggota KPPS.

Kepada ketua dan anggota KPPS yang baru dilantik  diharapkan dapat mengikuti kegiatan bimbingan teknis ini dengan baik sehingga pemilukada serentak tahun 2017 dapat berjalan dengan sukses.

Pilkada tahun ini sangatlah berbeda,
Keberpihakan terhadap pasangan calon kandidat diperbolehkan hanya didalam hati dan jangan sampai dipraktekkan dalam sikap dan tingkah laku sehingga pasti hal tersebut akan berlawanan dengan hukum dan aturan yang berlaku.

Dalam pilkada nanti terdiri dari 2 kertas suara, yaitu tingkat propinsi dan kabupaten sehingga memerlukan ketelitian para penyelenggara dilapangan.

Pemberian Bimtek oleh KPUD dan Panwaslu Kabupaten Sorong dengan Materi tentang logistik pemilihan tahun 2017.

Persiapan oleh KPUD Kabupaten /Kota dalam pengepakan dan distribusi logistik ke PPD, PPS dan KPPS diantaranya *Melakukan pensortiran logistik (kualitas, jumlah dan jenis).
* Membuat daftar keperluan logistik disetiap tingkatan PPD, PPD dan TPS.
* Menghitung dan kelompokkan jenis logistik sesuai jenis, jumlah dan peruntukannya.

Daftar jenis dan jumlah logistik keperluan PPD untuk yang melaksanakan 1 pemilihan sbb :
* Kotak suara 3 buah (dapat ditambah sesuai kebutuhan).
* Segel 8 keping.
* Sampul DA 1 buah.
* Sampul anak kucing 1 buah.
* Sampul kubus 1 sebanyak 1 buah.
* Formulir : Model DAA-KWK, DAA Plano-KWK, DA-KWK, DA1-KWK, DA1 Plano-KWK sebanyak 1 set, DA2-KWK disediakan sejumlah saksi, DA3-KWK disediakan sejumlah PPS dikali 2, DA4-KWK sebanyak 2 lembar.

Daftar jenis dan jumlah logistik keperluan PPS sbb :
1) Formulir :
* Model D-KWK : 2 lembar.
* Model D1-KWK : sejumlah TPS dalam wilayah PPS dikali 2.
* Model D2-KWK : sejumlah TPS dalam wilayah PPS dikali 3.

Daftar jenis dan jumlah logistik keperluan KPPS sbb :
* Kotak suara : 1 buah.
* Bilik suara : 2 buah maksimal 4 buah.
* Surat suara : sejumlah DPT+2,5%+DPTb dalam TPS.
* Tinta : 2 botol.
* Segel : 19 keping.
* Tanda pengenal KPPS : 7 buah.
* Tanda pengenal petugas ketertiban : 2 buah.
* Tanda pengenal saksi : sejumlah saksi.
* Kantong plastik besar : 1 buah.
* Gembok : 1 set.

Alat kelengkapan TPS dan formulir yang naik ke PPD melalui PPS.
a) Didalam kotak suara :
* Sampul yang berisi surat suara.
* Sampul berita acara dan sertifikasi.
* Sampul daftar pemilih.
* Model C1 plano.
* Alat kelengkapan TPS.

b) Diluar kotak suara :
* Sampul kecil tempat kunci.
* Sampul salinan berita acara dan sertifikat untuk diumumkan di PPS.
* Sampul salinan berita acara dan sertifikat untuk PPK.
* Sampul salinan berita acara dan sertifikat untuk KPUD kabupaten/kota.

Pemberian materi hukum oleh Komisioner KPUD Kabupaten Sorong Divisi Hukum, yang intinya sbb :
Bahwa kegiatan bimbingan tehnis ini memberikan pengetahuan kepada para KPPS agar dapat bertindak sesuai dengan aturan yang ada.

Pelanggaran yang terjadi akibat kelalaian maupun kesengajaan oleh KPPS dalam pelaksanaan pencoblosan hingga penghitungan akan menjadi tanggung jawab KPPS dan KPU tidak ikut bertanggung jawab.

KPUD Kabupaten Sorong tidak akan mentolerir segala tindakan diluar aturan yang dilakukan oleh KPPS dan kedepannya KPU akan merekomendasikan agar permasalahan yang terjadi dapat diproses secara hukum.

Netralitas KPPS dilapangan sangat berpengaruh pada kelancaran pelaksanaan pemilukada serentak tahun 2017 dan apabila terdapat kecurangan maka pelaksanaan pemilukada tidak dapat berjalan dengan lancar dan akan berakibat adanya sanksi hukum melalui pengadilan.

Kemudian dilanjutkan dengan Pemberian materi oleh Panwaslu Kabupaten Sorong, yang intinya sbb :
Bahwa setiap pelaksana pemilihan akan selalu berada dalam pengawasan dan apabila terdapat laporan terjadinya tindakan pelanggaran akan segera ditindak lanjuti.

Apabila terdapat keraguan agar KPPS menanyakan kepada panwas distrik/PPL yang berada di TPS.

Apabila PPL tidak dapat memberikan solusi maka secara berjenjang hal tersebut akan disampaikan kepada panwaslu dan akan segera ditindak lanjuti agar permasalahan dapat segera terselesaikan sehingga proses pemungutan suara berjalan dengan lancar.

Apabila ditemukan di TPS adanya pelanggaran seperti pemberian uang, intimidasi, dan lain sebagainya agar segera dilaporkan untuk dapat ditindak lanjuti oleh pihak keamanan berdasarkan rekomendasi Panwas.

Ketua KPUD Kabupaten Sorong, Marthinus A. Nasarany. SH., dalam arahan singkatnya menghimbau kepada para peserta bimbingan teknis agat dapat menguasai semua materi yang telah diberikan sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas.

Dengan harapan melalui kegiatan bimbingan teknis para petugas KPPS dalam menjalankan segala sesuatu sesuai dengan aturan dan apabila terjadi pelanggaran oleh KPPS maka hal tersebut adalah diluar tanggung jawab dari KPU.

Netralitas KPPS dalam melaksanakan tugas adalah suatu hal yang sangat penting demi kelancaran pelaksanaan pemilukada serentak tahun 2017.

KPPS harus mengingat satu hal penting yaitu bahwa kita sebagai pelaksana tidak mempunyai kepentingan apapun dan setiap pelaksanaan tugas haruslah berdasarkan kepada aturan yang telah ditetapkan oleh KPU pusat.

Pelantikan ketua dan anggota KPPS yang dilanjutkan dengan Bimtek kepada para petugas KPPS adalah sebagai upaya KPU dalam mensosialisasikan aturan dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas KPPS dilapangan. jelas Marthinus.  RED

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.