Klarifikasi Pengadaan Tanah Tapak Tower Sudah Diatur Dalam UU

Frederik Nouriwari.
Frederik Nouriwari.

Lensapapua–  Deputi Manager pertanahan UIP-PLN Papua, Frederik Nouriwari, mengatakan, terkait Klarifikasi adalah salah satu tahapan dalam pengadaan tanah hak milik masyarakat untuk pembangunan tapak tower yang sudah disyaratkan dalam Undang-undang.

Kemudian setelah dilakukan sosialisasi untuk pembangunan, dilanjutkan dengan identifikasi dilapangan dan diinventarisasi. kata Frederik usai menggelar sosialisasi kepada masyarakat didampingi pihak Kejaksaan, Kepolisian, Badan Pertanahan dikantor Distrik Aimas.Rabu (01/2)

Hasil inventarisasi ini kemudian diumumkan kepada distrik maupun lurah-lurah dan diberikan waktu tujuh hari kalender kepada masyarakat untuk mengklaim, lalu dilanjutkan klarifikasi dengan berkoordinasi kepada pihak Badan pertanahan. Dengan tujuan untuk menyamakan data yang kami dapat dilapangan dan data yang ada pada BPN.

Atau mungkin ada data lain dari masyarakat tetap kami terima sebagai pembanding agar kami tidak melakukan kesalahan dalam pembayaran hak atas tanah masyarakat tersebut. jelas Frederik.

Menyangkut harga tanah yang terkena imbas pembangunan tapak Tower, pihak PLN menggunakan standar harga dari kantor jasa penilai publik independen yang sudah berlisensi dari menteri keuangan dan BPN.

Lanjut dikatakan Frederik, dalam BUMN sudah diwajibkan dalam undang-undang bahwa proyek pelepasan atau pengadaan barang dan jasa harus melalui nilai Konsultan Jasa Publik yang tidak dapat diintervensi oleh pihak PLN. terang Frederik. RED

 

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.