Lensapapua, Polda Papua Barat, sebagai Polda yang terbilang baru hanya memiliki Polres. Idealnya, di setiap pemerintah daerah tingkat II harus ada Polres. Seperti di Papua Barat dengan 12 kabupaten dan 1 kota menjadi kendala tersendiri.
Kapolda Papua Barat, Brigjen Pol. Drs Rudolf Alberth Rodja, S.Ik usai menandatangani MoU dengan kepala daerah se-Sorong Raya, Jumat (20/10/2017) kepada wartawan mengatakan, Daftar Susunan Personel (DSP) Polda Papua Barat sangat jauh dari jumlah riil anggota saat ini. “DSP Polda Papua Barat adalah 11.000, sedangkan jumlah anggota saat ini hanya 4.000 personel”, ungkap Kapolda.
Kekurangan personel itu mengakibatkan tertundanya peningkatan status kewilayahan atau pembentukan polres baru di wilayah Polda Papua Barat. Rudolf Rodja menambahkan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk membentuk sebuah polres baru antara lain, jumlah personel, rasio jumlah penduduk, dan landasan hukum.
“Tapi jika melihat rasio jumlah penduduk di Papua Barat sekira 1 juta jiwa, personel yang ada saat ini sudah bisa dibilang memenuhi kebutuhan minimum”, kata Adolf Rodja. Kebutuhan personel yang terjadi sekarang diatasi dengan penerimaan/perkerutan calon anggota baru yang digelar serentak di seluruh Indonesia.
Hasil perekrutan itupun sebagian besar untuk menggantikan para anggota yang memasuki masa pensiun. “Setiap tahun ada 10.00 angota yang pensiun, itu data Mabes Polri. Maka perekrutan anggota baru sebagian besar dialokasikan untuk menggantikan anggota yang sudah purna tugas” pungkas Kapolda Papua Barat. Red
