Kapolda Papua Barat: Sengketa Pilkada Dapat Ditindaklanjuti Ke Mahkamah Konstitusi

banner 120x600
banner 468x60

Lensapapua–  Kapolda Papua Barat, Brigjend Pol. Drs. Martuani Sormin menyarankan agar Calon Kepala daerah yang tidak puas atas hasil Pilkada dapat menindak lanjuti melalui proses dan mekanisme yang berlaku.

banner 325x300

Sengketa pelaksanaan pemilu kepala daerah sebagian besarnya dikarenakan ketidak puasan atas hasil dari penyelenggaraan pemilu kepala daerah tersebut.

Sehingga pemerintah pun telah menetapkan adanya langkah dan mekanisme yang dapat ditempuh bagi pasangan calon yang tidak puas atas hasil Pilkada, sehingga tidak memunculkan konflik ditengah masyarakat.

Kapolda Papua Barat, Brigjend Martuani Sormin mengatakan pasangan calon seharusnya menempuh jalur atau mekanisme yang telah diatur, seperti mengumpulkan data dan membawa ke Mahkamah Konstitusi namun tentunya harus disertai dengan bukti dan saksi yang kuat sehingga dapat diakomodir.

Selain itu kata Martuani Sormin, tim sukses tidak perlu mengerahkan masa untuk melakukan unjuk rasa yang dapat menimbulkan tindakan anarkhis disaat unjuk rasa dan hal ini sangat merugikan masyarakat.

“Kan ada mekanismenya untuk paslon yang tidak puas atas hasil Pilkada, bisa ke MK dan tidak perlu melakukan unjuk rasa karena jika ada unjuk rasa umumnya akan ada tindakan anarkhis yang dapat merugikan pendukung” tegas Kapolda Martuani Sormin, Jum’at (24/2/2017).

Kapolda Martuani Sormin juga menyebutkan untuk mengamankan jalannya Pilkada di Papua Barat, Mabes Polri menurunkan sejumlah anggota Polda Jawa Timur dan Mako Brimob Jakarta. (yud/red)

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.