Kapolda Papua Barat: Butuh Penyelidikan Lebih Lanjut Untuk Pastikan Masuk Ranah Tindak Pidana Korupsi

banner 120x600
banner 468x60

Lensapapua– Terkait adanya dugaan pemalsuan tanda tangan dan surat pelepasan tanah adat marga Anni Keret seluas 100 hektar yang diduga dilakukan mantan pemerintah daerah Kabupaten Sorong Selatan (Otto Ihalauw-red) masih membutuhkan penyelidikan lebih lanjut.

banner 325x300

Kapolda Papua Barat, Brigjend Pol. Drs. Martuani Sormin, dalam keterangannya menyampaikan, melihat dan mendengar perkara tuntutan ganti rugi yang disampaikan masyarakat marga Anni Keret terhadap pemda Sorong Selatan dengan putusan pengadilan Negeri Sorong dan Annmaning harus melaksanakan putusan, namun pemkab Sorong Selatan masih memiliki hak untuk melakukan upaya-upaya hukum. Kata Kapolda Martuani, Rabu (08/3)

Dikatakan Kapolda, dengan berbagai persoalan adanya tudingan pemalsuan dalam pelepasan hak atas tanah ulayat milik leluhur marga Anni Keret, tentu akan dicroscek terlebih dahulu ke Polda induk yaitu Polda Papua,  mengingat kasus ini sudah sejak tahun 2007-2012.

Langkah awal yang akan kami lakukan adalah mengcroscek,  apakah sudah betul seluruh dokumen dikirim untuk pemeriksaan pelepasan hak atau  tanda tangan kelaboratorium Forensik di Makassar, sehingga kami dapat menjelaskan apakah kasus ini sudah ditangani dengan baik atau sudah di SP 3 kan, kata Kapolda. Mengingat persoalan ini adalah kasus perdata dan sebagian ada juga pidana yakni pemalsuan.

Disinggung mengenai penyampaian marga Anni untuk menangkap para oknum-oknum PNS yang terlibat dalam masalah ini, ditegaskan Kapolda bahwa menangkap seseorang tidak semudah itu. Terlebih dahulu kita harus melihat kasusnya, perbuatan pidana apa yang sudah dilakukan, tegas Kapolda.

Menurut pengamatan Kapolda, pengaduan yang disampaikan marga Anni mungkin dalam pengadaan tanah yang dilakukan tim 100, mungkin ada penyalahgunaan wewenang, akan tetapi nanti pasti akan kami pelajari kasusnya terlebih dahulu. Beber Kapolda.

Terkait adanya informasi kucuran dana sebesar Rp. 27 Milyar yang dikeluarkan pemkab Sorong Selatan sesuai penyampaian anggota badan anggaran DPRD Sorong Selatan pada tahun 2016 lalu untuk pembayaran ganti rugi kepada marga Anni, namun marga Anni mengatakan tidak pernah menerima dana ganti rugi sebesar Rp. 27 Milyar tersebut, maka dipastikan Kapolda bahwa itu akan menjadi ranah tindak pidana korupsi, tetapi kami perlu penyelidikan lebih lanjut untuk  masalahh ini, tegas Kapolda.  RED

 

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.