DPR Papua Barat Gelar Konsultasi Publik Terkait Rancangan Perdasi dan Perdasus

Josias Klasjok, S.Th., ketua komisi E, DPR Papua Barat.

Lensapapua–  Bertempat di Hotel Aquarius Aimas Kabupaten Sorong, DPRD Papua Barat bersama pemerintah daerah setempat, Kesbangpol dan dihadiri para peserta Orang Asli Papua ( OAP) gelar kegiatan konsultasi publik tentang rancangan Perdasi dan Perdasus tahun 2016, Senin (18/7)

Ketua komisi E, Josias Klasjok, S.Th., sekaligus sebagai anggota Badan pembuatan  Peraturan daerah ( Bapemperda) Papua Barat menegaskan, yang perlu digaris bawahi dari kegiatan konsultasi publik ini diharapkan kepada masyarakat ditingkat bawah supaya dapat mendukung apa yang sudah kami laksanakan ini.

Terutama mengenai draf dan pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua Barat tahun 2017 mendatang. Karena kita harus tetap mengacu pada UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi orang Papua, jelas Josias.

Menurut Josias meskipun Pilkada 2017 sudah dekat, tetapi ia yakin bahwa hal ini belum terlambat, karena dalam waktu dekat pihaknya akan menyerahkan draf tersebut kepada MRP Papua Barat untuk dipertimbangkan dan dibawa dalam sidang Paripurna untuk mendapat persetujuan.

IMG_5639

Sesuai dengan aturan, kata Josias ada rentang waktu selambat-lambatnya 30 hari  di MRP untuk dilakukan pembahasan dan pertimbangan, kemudian akan diserahkan kembali ke DPR Papua Barat untuk kami konsultasikan ke Depdagri, kemudian kami akan ajukan untuk disahkan dalam rapat paripurna.

Dan menurut jadwal DPR Papua Barat, bulan Agustus mendatang hingga bulan September draf tersebut sudah akan disahkan, sedangkan jadwal tahapan pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur dari KPU setempat adalah bulan September sampai bulan Oktober mendatang, bebernya.

Disinggung terkait akan adanya perpecahan pada suku asli Papua yang sudah mengalami perkawinan campuran yang tidak masuk dalam kategori OAP dalam pencalonan Pilkada kepala daerah, Josias mengatakan bahwa sebagai warga negara yang taat pada aturan/hukum harus dapat memahami secara baik bahwa apa yang sudah diatur dalam UU itulah yang harus dilaksanakan.

Seperti pencalonan gubernur dan wakil gubernur harus Orang Asli Papua dalam hal ini “kedua orangtuanya harus benar-benar OAP atau orangtua laki-laki (bapa) Papua dan mama non Papua”, hanya dua definisi inilah yang masuk kategori pencalonan dimaksud.

Jika orangtua perempuan (mama) orang asli Papua lalu bapanya non Papua maka ini masih dikatakan abu-abu, jelas ini tidak masuk kategori pencalonan, karena dalam UU NO. 21 tahun 2001 pada pasal 11-12 mengamanatkan “ Syarat untuk menjadi calon gubernur dan wakil gubernur Papua Barat adalah Orang Asli Papua”, tegas Josias.

Dengan demikian kita harapkan kepada masyarakat Papua yang sudah menjalankan perkawinn silang seperti wanitanya OAP dan prianya dari suku pendatang, untuk dapat lebih memahami hal ini, karena keturunannya (anaknya) tidak dapat diakui sebagai OAP, tegas Josias.  RED

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.