Lensapapua– Khusus Kabupaten Maybrat untuk sementara ini menjadi perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan kabupaten.Kata Elisa Sroyer.Kepala biro pemerintahan provinsi Papua Barat.Selasa 11/3.
Terkait dengan hal ini seluruh Rancangan Undang-Undang daerah Otonomi baru (DOB) yang di-inisiasi oleh DPR-RI komisi II,maka lahirlah beberapa DOB kurang lebih 65 daerah.Secara khusus kita di Papua Barat ini mendapat 10 DOB.Yang didalam nya terdapat beberapa DOB termasuk Maybrat Saw.Oleh sebab itu khusus Maybrat Saw, ini memang merupakan solusi mengakhiri permasalahan yang ada saat ini disana.Tegas Sroyer.
Informasi akurat sudah kami terima dari Bupati Sorong,yang mengarah pada penyelesaian konflik,bukan semata-mata membiarkan persoalan ini tanpa ada penyelesaiannya.Oleh sebab itu yang menjadi catatan kami semua, baik dari Bupati Sorong maupun dari Kementerian dalam Negeri sangat penting untuk kami komunikasikan itu semua agar konflik ini bisa berujung.Terangnya.
Jangan sampai ada Asumsi-Asumsi yang seakan-akan “Bupati Sorong melangkahi kewenangan orang lain”begitu pula dengan yang lain.Oleh sebab itu melalui rapat hari ini semua yang disampaikan Bupati Sorong sangat akurat dan memberikan data atau masukan bagi kami.Sehingga ini akan menjadi bahan pertimbangan untuk proses selanjutnya kepada pemerintah pusat.Ujarnya.
Ada 3 Menteri yang ditugaskan Presiden yaitu Mendagri,Menteri Hukum dan Ham,dan Menteri Keuangan,melalui sidang DOBP yang dibawa ke komisi DPR-RI sehingga kami berharap agar semua komponen masyarakat,terutama masyarakat kami yang ada di Maybrat agar tetap menahan diri.Karena proses ini sedang berlangsung dan membutuhkan waktu.
Kita berharap apa yang menjadi harapan masyarakat disana agar konflik ini dapat segera diselesaikan.Agar pemerintahan disana dapat bekerja dan membawa dampak yang positif kepada masyarakat.Katanya.
Karena ada beberapa kebijakan yang diambil pemerintah pusat, bahwa walaupun ada beberapa daerah konflik bukan berarti langsung kita bisa masuk begitu saja.Tentunya kita harus mengambil data informasi yang akurat sehingga kita dapat mengetahui apa penyebab terjadinya konflik tersebut.jika kita sudah mengetahui akar dari konflik tersebut tentu kita akan dapat mencari jalan keluarnya.Imbuhnya.
Kami juga sudah mengkoordinsikan hal ini kepada Dirjen Kementerian Otda untuk dapat mengambil langkah-langkah untuk mendekati pemangku kepentingan yang ada didaerah ini.Terutama pada Bupati Sorong,Bupati Maybrat,Gubernur,dan Kementerian dalam negeri.Sehingga permasalahan ini dapat segera terselesaikan.Karena akibat dari konflik ini yang dirugikan adalah masyarakat.
Seperti salah satu contoh, masyarakat yang menjadi PNS disana sampai saat ini hak-hak mereka tidak dapat dilayani dengan baik.Oleh karena itulah kita tidak boleh menyalahkan siapa-siapa,akan tetapi mari kita cari jalan tengah dan mari kita akhiri persoalan ini.Dengan banyak berdoa agar permasalahan ini dapat cepat terselesaikan sesuai harapan kita semua.(Red)