Bupati Sorong Tidak Hadir ” 5 Fraksi Tolak Penutupan Sidang LKPJ”

Lensapapua–  Penutupan Sidang peripurna istimewa DPRD Kabupaten Sorong masa sidang pertama tahun 2017 dalam rangka pembahasan “Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD Kabupaten Sorong akhir tahun anggaran 2016 dan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban akhir masa jabatan  ( LKPJ- AMJ) Bupati Sorong masa jabatan 2012-2017.terpaksa ditunda. Rabu (24/5)

Penundaan penutupan sidang tersebut dikarenakan 6 fraksi yang ada di DPR Kabupaten Sorong, lima fraksi diantaranya Fraksi Nasdem, fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra, Fraksi PKB dan satu lagi Fraksi gabungan “menolak sidang dilanjutkan” sementara 1 fraksi yaitu fraksi Golkar menyatakan setuju.

Menurut Arnold Lemauk. S. Sos. M.Si., ketua fraksi Nasdem dalam pernyataannya mengatakan pada dasarnya ” Kami sebagai anggota dewan sangat mengharapkan kehadiran Bupati Sorong DR.Drs. Stepanus Malak. M.Si., untuk menghadiri penutupan sidang LKPJ ini, dan sekaligus memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui DPRD selama 2 periode (10 tahun – red)  menjabat sebagai Bupati di Kabupaten Sorong.

Selama 10 tahun Stepanus Malak menjabat sebagai Bupati, hanya 2 atau 3 kali saja menghadiri sidang di DPRD, sebagai anggota dewan kami tidak tahu Bupati Sorong yang mana, apa lagi masyarakat, tentu lebih tidak tahu lagi. kata Arnold.

Menurutnya, sesuai yang terkandung dalam undang-undang, kedudukan DPRD dengan eksekutif sejajar, ” duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi” tetapi selama ini bupati memandang remeh  DPRD Kabupaten Sorong. Tidak pernah berkomunikasi dengan dewan, baik itu menyangkut program maupun kebijakan.  dan Bupati Sorong bekerja menurut versinya sendiri. Sementara kalau sudah ada masalah di masyarakat,  baru lari ke dewan. Beber Arnold.

Disinggung mengenai tidak diharuskannya bupati selalu menghadiri sidang, karena bisa diwakili wakil bupati ataupun Sekda, tetapi kata Arnol ” bupati wajib menghadiri sidang apalagi sidang pembahasan APBD murni ataupun APBD Perubahan dan untuk membahas Peraturan Daerah dan yang lainnya.

Jadi kami anggota dewan meminta supaya bupati Sorong bisa hadir dalam penutupan sidang ini. meskipun materi sidang sudah disampaikan pada bulan lalu, tetapi kami dari dewan sudah membentuk Panitia Khusus untuk mengkroscek semua program/kegiatan yang dilakukan oleh kepala daerah.

Walaupun pertanggungjawaban masa jabatannya akan berakhir, tetapi kami sebagai anggota dewan akan tetap bekerja. Karena APBD 2016 dan APBD 2017 masih dilaksanakan oleh bupati Sorong. “Karena program-program kerja belum semua terealisasi, bahkan proyek-proyek Fiktif juga masih ada”, tegas Arnold Lemauk. RED

 

 

 

Mungkin Anda Menyukai

Satu tanggapan untuk “Bupati Sorong Tidak Hadir ” 5 Fraksi Tolak Penutupan Sidang LKPJ”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.