Bupati Sorong Tegaskan PNS Lalai Jalankan Tugas ULP Langsung Dipotong

Acara silaturami Idul Fitri 1437 Hijriyah di Pemkab  Sorong

Lensapapua–  Bupati Sorong DR. Drs. Stepanus Malak, M.Si., menegaskan, jika PNS yang lalai menjalankan tugas kedinasan maka konsekuensinya  pemberian ULP (uang lauk pauk) langsung dipotong. Sebab pemberian  ULP diperuntukkan bagi pegawai yang masuk bekerja.

Selain itu, ULP juga tidak bisa diberikan kepada pegawai yang menjalani cuti, tugas belajar, tugas dinas keluar daerah. Karena bagi pegawai tersebut sudah langsung dibebankan melalui anggaran yang ada sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku, ujar Kabag Humas Setda Kabupaten Sorong Marthen Nebore, S.Sos, M.Si di Aimas, Senin (11/7).

“Lanjut Nebore, pada apel pagi tadi Bupati Sorong kembali menegaskan, libur atau cuti bersama PNS  pada Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriyah tahun ini lumayan lama, yakni lebih kurang sepekan. Tentu tak ada alasan lagi PNS yang tidak mamulai aktivitas rutinnya hari ini seperti biasanya, bahkan hal itu tidak bisa ditolerir untuk tidak masuk bekerja,” tuturnya.

Pemberian ULP dimaksud untuk memotivasi pegawai agar bisa langsung makan siang di kantor, sehingga tidak mengurangi dampak atau beban kerja dalam pelayanannya. Besaran ULP yang diberikan setiap hari kerja Rp 30.000, urainya.

Namun pembayaran apa yang menjadi hak bagi PNS yang bekerja itu akan direalisasikan pada bulan berikutnya. Jika PNS masuk kerja secara penuh maka ULP yang diterima sebulannya lumayan besar, dan begitu pula bagi PNS yang malas akan disesuaikan berapa hari kerja yang dia masuk.

Selain itu ada sanksi administrasi lainnya jika dalam beberapa hari tertentu PNS abaikan tugas pokoknya pasti ada tindaklanjut melalui mekanisme yang berlaku secara berjenjang, yakni mulai dari teguran lisan, tertulis dan bisa saja konsekuensi lainnya, seperti ditundanya kenaikan gaji berkala hingga kenaikan pangkat, bahkan pula apabila ada pelanggaran berat bisa terancam pemberhentian dengan tidak hormat, sebut Nebore.

Jadi dalam tugas  penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanan pembangunan bagi abdi masyarakat dan abdi Negara ini ada aturan yang mengikat, termasuk disebutkan pula terkait hak dan kewajiban PNS itu sendiri sudah diatur sedemikian rupa. Sehingga PNS tidak seenaknya bekerja sesuka hatinya saja,” tutupnya.

Acara diakhiri dengan saling berjabatan tangan antara aparat PNS dengan Bupati Sorong, Sekda Dr. Albertho H. Solossa, Asisten I Setda Ishak Kambuaya, M.Si, serta sejumlah pejabat eselon II lainnya. Kegiatan tersebut berlangsung penuh khidmat, aman, tertib, dan lancar.(rim/RED)

 

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.