Lensapapua– Bupati Sorong, DR. Drs. Stepanus Malak.M.Si., mengingatkan agar Kepala Organisasi Perangkat Daerah dapat memperhatikan dengan baik proses pelelangan proyek maupun pengadaan barang dan jasa.
Pemerintah Provinsi Papua Barat menggelar sosialisasi Perencanaan, Monitoring evaluasi Pengadaan dan Daftar Hitam untuk peningkatan kompetensi sumber daya aparatur dibagian pengadaan barang dan jasa mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga eveluasi.
Direktur Perencanaan Monotirng dan Evaluasi Pengadaan LKPP RI, Sutan Lubis mengatakan, kegiatan Sosialisasi Perencanaan, Monitoring evaluasi Pengadaan dan Daftar Hitam, sangat penting untuk diketahui dan merupakan kegiatan strategis khususnya untuk pengadaan barang dan jasa, mengingat tidak sedikit kasus dilapangan dalam pengadaan barang dan jasa yang bertentangan dengan aturan.
“Pengadaan barang dan jasa seharusnya berdasarkan perencanaan karena yang disebut pengadaan itu mulai dari perencanaan sampai serah terima.
Jika ada yang keluar dari ketentuan tersebut, maka haruslah dibuat catatannya, ditinjau ulang diatur ulang sehingga tidak menyalahi aturan yang ditetapkan” kata Direktur Perencanaan Monotirng dan Evaluasi Pengadaan LKPP RI, Sutan S. Lubis digedung Aimas Convention Centre Kabupaten Sorong, Papua Barat, Rabu (13/4).
Bupati Sorong, Stepanus Malak, melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong, Albertho Solossa, menyampaikan apresiasi pelaksanaan Sosialisasi Perencanaan, Monitoring evaluasi Pengadaan dan Daftar Hitam.
Sebab diakui, selama ini banyak persoalan pengadaan yang dilakukan dan tidak dipahami baik untuk menghindari kesalahan dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa tersebut, apalagi saat ini kegiatan tersebut sangat terintegrasi, terbuka dan transparan karena sudah secara elektronik.
“Kita harapkan agar Organisasi perangkat daerah terutama yang menangani pengadaan barang dan jasa memahami tentang rencana umum pengadaan (RUP), dan semua aktivitas pengadaan.
Karena jika tidak dilakukan dengan baik dan serius, maka kedepan dikhawatirkan akan ada masalah lain yang timbul” kata Albertho Solossa.
Kegiatan strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat yang seharusnya dihadiri keterwakilan Organisasi Perangkat daerah se- Papua Barat tersebut tidak banyak diikuti peserta dari kabupaten dan kota, hal tersebut tampak dari sedikitnya kehadiran peserta digedung ACC Kabupaten Sorong.(yud/red)
