BPK RI Temui Kasus Perjalanan Dinas DPRD Kabupaten Sorong

Dr. Drs. Stepanus Malak, M,Si. Bupati Sorong

Lensapapua – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, temui adanya kasus perjalanan dinas di DPRD Kabupaten Sorong yang tidak dipertanggungjawabkan. Dengan kecanggihan sistem yang ada saat ini, setelah diinput nama atau datanya saja akan langsung keluar di layar komputer, jelas Bupati Sorong Dr. Stepanus Malak, M.Si, Senin (22/6).

 Apabila buat laporan palsu maka akan keluar juga. Hal ini untuk menjadi perhatian kita semua.

Apalagi kita sudah melakukan MoU dengan BPK maupun perbankan, sehingga data kita langsung masuk dalam sistem. Segala bentuk transaksi apapun akan di update oleh sistem tersebut, ucap Malak.

 Sehubungan dengan hal itu, ia mengimbau untuk kita perhatikan bersama. Tugas dan tanggungjawab jangan sampai munculkan hal-hal lain yang dapat berimbas luas pada kinerja SKPD.

 “Kita harus bekerja maksimal melalui tanggungjawab yang benar. Sama saja kita lakukan  pengisian dokumen, dan barang ini bukan jadi uang,” tandasnya.

 Tapi dari dokumen tersebut akan keluar program kegiatan baik jangka pendek, multiyears dan seterusnya. Jadi di sini peran Bappeda penting untuk mengatur semua hal.

 “Bahkan ada yang salah tafsir munculnya dokumen seperti ini akan berbentuk uang. Ini baru mimpi saja dan bukan menjadi kenyataan, tapi akan mengarahkan ke hal apa yang kita inginkan agar bisa terwujud,” katanya. (rim/Red)

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.