Banyak Catatan Penting yang Belum Tuntas Diselesaikan Perusahaan Migas Kepada Masyarakat Pemilik Tanah Adat

Silas Ongge Kalami. Ketua LMA Mala Moi. (kiri)

Lensapapua–  Ketua LMA Mala Moi Sorong, Silas Ongge Kalami, mengemukakan, banyak catatan yang belum selesai yang dilakukan oleh perusahaan Migas didaerah operasi, terutama yang berhubungan dengan masyarakat adat, kata Silas dalam kegiatan Sosialisasi industri Hulu Migas kepada Kepala-kepala Distrik, kepala Kampung, TOGA, TODA, TOMAS dan TOPEM, di Swissbel Hotel, Jumat (06/11)

Kaitan dengan CSR perusahaan, kata Silas ada dua hal penting yang menjadi catatannya, yakni terkait program CSR dan menyangkut hak kepemilikan atas adat yang belum diselesaikan oleh perusahaan, ujar Silas.

Diakui Silas, disejumlah tempat ada proses perjanjian awal dengan masyarakat adat menyangkut status tanah dan sumber daya alam, namun pada masa lalu ada catatan-catatan yang belum selesai menyangkut perjanjian dengan masyarakat adat, dan ini sangat penting, sehigga kedepan perusahaan yang Migas yang beroperasi diwilayah-wilayah adat tidak terganggu oleh aktivitas pelarangan atau pemalangan yang dilakukan oleh masyarakat adat.

Hal ini merupakan sebuah tantangan bagi perusahaan Migas diera repormasi dan diera Otonomi khusus saat ini, karena masyarakat adat semakin sadar akan hak-haknya, tuntutan mereka kepada perusahaan Migas akan semakin kuat dikemudian hari.

Jika kita ikuti perkembangan, pada zaman dahulu tingkat pendidikan masyarakat dianggab rendah, maka zaman sekarang ini tingkat pendidikan masyarakat sudah semakin tinggi, dan ini akan berdampak pada tuntutan-tuntutan mereka atas hak tanah dan sumber daya alam.

Oleh sebab itu secara pribadi Silas dan secara lembaga Adat Mala Moi, yang memiliki wilayah kultur di Kabupaten Kota Sorong, Raja Ampat, termasuk sebagian Sorong Selatan yakni distrik Salhama, berharap kepada perusahaan-perusahaan Migas yang ada untuk bisa melakukan komunikasi yang baik dengan masyarakat adat, melakukan pemetaan wilayah adat terutama marga-marga yang memiliki hak-hak.

Termasuk melakukan program CSR secara terbuka/transparan kepada masyarakat adat, melalui lembaga-lembaga adat yang terorganisir secara baik, pungkas Silas. (Red)

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.