Anthonio Da Costa: “Tidak Benar Balai X Tidak Berdayakan Pengusaha Lokal”

Lensapapua-   Menanggapi keluhan dan ancaman pemalangan terhadap proyek APBN yang sempat dilontarkan tokoh intelektual Klamono Raya, Frengky beberapa waktu lalu, Pejabat Pembuat Komiten (PPK) Balai X  Sorong, Anthonio Da Costa dengan tegas membantah hal tersebut.

Kepada Lensapapua.com di ruang kerjanya, Senin (28/8/2017) Da Costa menjelaskan, pihaknya telah memberikan kesempatan untuk memberdayakan masyarakat (pengusaha,red) lokal Klamono Raya.

 

“Sesuai dengan Perpres 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, diamanatkan bahwa proyek pekerjaan dengan nilai Rp. 500 juta ke bawah dapat dilakukan penunjukkan kepada pengusaha lokal, dengan tujuan pemberdayaan.

 

Kendati demikin tetaplah mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku antara lain, kelengkapan administrasi perusahaan dimaksud” beber Da Costa.

Menurut Anthonio, jika ada masyarakat pengusaha lokal yang memenuhi persyaratan untuk mengerjakan proyek tersebut dipastikan bisa mendapatkan paket pekerjaan APBN. “Bahkan, untuk (proyek) nilai di atas Rp. 1 Milyar pun bisa, tapi harus mengikuti proses lelang tender pekerjaan secara nasional.

Dan itu bukan kewenangan balai untuk menentukan pemenang tender” jelasnya.

Anthonio Da Costa justru mengungkapkan kekecewaannya terhadap hasil pekerjaan yang pernah dipercayakan Balai X  Sorong kepda pengusaha lokal.

 

“Dulu pernah (Balai X  Sorong) memberikan paket pekerjaan minor kepada sejumlah pegusaha lewat sebuah organisasi pengusaha lokal Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP)  tapi panjar sudah terlanjur dibayarkan pekerjaan justru diterlantarkan.

 

Ini yang membuat kami lebih berhati-hati dalam memberikan proyek selanjutnya, karena dampaknya adalah terhambatnya progress pembanguunan di Tanah Papua” keluh Anthonio Da Costa.

Dirinya mengungkapkan masih ada kesempatan bagi pegusaha lokal untuk menangani proyek APBN khususnya paket pekerjaan minor (<Rp. 500 juta) maupun pekerjaan besar (>Rp. 1 Milyar).

 

“Dengan syarat harus sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku antara lain kelengkapan administrasi seperti profil perusahaan, kesiapan perusahaan untuk menangani proyek dan mengikuti lelang nasional untuk paket pekerjaan besar” terangnya.

Anthonio Da Costa berharap tidak akan ada pemalangan terhadap proyek APBN di daerah manapun, karena hal itu akan menghambat kemajuan pembangunan di Indonesia.

 

“Jika pemalangan tetap dilakukan, maka akan berhadapan dengan hukum karena melakukan penghambatan terhadap jalannya pembangunan” tegas Da Costa. Red

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.