Lensapapua – Pada era sekarang pemerintah dituntut dalam penggunaan anggaran harus berbasis kinerja, dimana kinerja akan disesuaikan dengan tolak ukur (alat ukur), yang dianggap penting oleh pemerintah, guna mencapai sasaran program dan kegiatan yang mengarah pada tujuan pemerintah sesuai dengan visi dan misi.
Demikian ujar Ketua DPRD Kabupaten Sorong Adam Klouw, SH, pada pembukaan sidang paripurna DPRD setempat masa sidang tahun 2015 dalam rangka pembahasan dan persetujuan dewan terhadap rancangan Raperda terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) di Aimas, Kamis (17/.12).
Dalam program pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek atau tahunan sebagai digelar dalam sidang pada hari ini, dimana kinerja merupakan bentuk penetapan program sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka akan dipastikan akan membawa perubahan ke arah yang positif.
“Namun, apabila kinerja dan tolak ukur kinerja yang digunakan tidak tepat akan dapat dipastikan terjadi tidak terpenuhi target kinerja ataupun mengarah pada penyimpangan, maka ketika tim Audit BPK melakukan poemeriksaan terjadi temuan,”pintanya.
Selain itu, dalam rancangan APOBD antara eksekutif dan legislatif harus disesuaikan dengan arah kebijakan umum berdasarkan sakala prioritas, analisa biaya. Karena hal ini penting dalam menentukan besaran anggaran setiap program yang diusulkan dalam pembahasan RAPBD tahun anggaran 2016.
Apalagi sejak tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Sorong berdasarkan hasil Audit BPK RI Perwakilan Manokwari memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pengendalian terhadap kepatuhan dalam pengelolaan anggaran.
Jadi, dengan kepatuhan yang yang telah dicapai oleh Pemkab Sorong ini kiranya menjadi motivasi kepada kita semua untuk mempertahankan opini WTP pada tahun 2015 maupun di tahun anggaran selanjutnya, harap Klouw.
“Untuk itu, selaku poimpoinan DPORD Kabupoaten Sorong melalui kesempatan ini secara internal saya berpesan khusus kepada Badan Anggaran dan seluruh anggota dewan, yang mendapatkan mandat dan kepercayaan dari masyarakat di daerah ini pada masa jabatan 2014-2019 dalam beberapa hal, yakni di antaranya sekiranya ada rencana kerja yang tidak realistis dan profesional agar dianalis secara format atau outpout opotimis yang dapat dimanfaatkan serta lebih proaktif dari semua SKPD yang ada,” tambahnya. (Red)
