Lensapapua– Ketua dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) nasional periode 2012-2017, Hein Namo Temo yang juga tugas kesehariannya sebagai Bupati Halmahera utara mengemukakan, sejarah berdirinya organisasi AMAN dilatar belakangi oleh adanya kesengsaraan yang dialami masyarakat yang berada didaerah hutan, pantai maupun pertambangan yang ada diseluruh Indonesia, katanya dalam kunjungan nya bersama rombongan di Kabupaten Sorong beberapa waktu lalu, Senin (01/12).
Lebih rinci Hein membeberkan, ketika berbagai aktivitas bangsa ini dilakukan, maka masyarakat tersebut tergeser, tersingkir bahkan bisa terusir dari tempatnya, sehingga berawal dari situlah masyarakat tersebut merasa bahwa ini akan menjadi perjuangan bersama, maka mereka mulai berkelompok dan berniat membentuk Aliansi Masyarakat Adat Nusantara untuk memperjuangkan keadilan, kebenaran, kemakmuran dan martabat bersama, sehingga terbentuklah AMAN pada tahun 1999 di Jakarta tepatnya di Hotel Indonesia, jelas Hein.
Dilatar belakangi hal inilah masyarakat berkomitmen supaya apa yang ada didalam preambul bangsa ini benar-benar jangan hanya didalam kata-kata ataupun kalimat-kalimat saja, seperti “ Sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, melindungi segenap bangsa dan tmpah darah, mencerdaskan kehidupan bangsa”, dan lain sebagainya, kata-kata tersebut begitu indah, namun jika kata-kata itu dievaluasi, masih jauh dari harapan kita semua, imbuhnya.
Oleh karena itulah kita harus ikut bersama-sama untuk mengingatkan semua orang yang ada didalam bangsa ini, agar bukan saja hanya cita-cita saja yang tertulis, tetapi harus terlaksana dan terwujud kehidupan berbangsa dan bernegara ini kedepan, tutur Hein.
Menurut Hein dari satu Kongres kemudian Rakernas demi Rakernas yang telah dilaksanakan oleh AMAN, terus menata organisasi ini, dan rencana Rakernas yang akan digelar di Kabupaten Sorong ini adalah Rakernas keempat.
Ketika media ini menanyakan apakah dengan beberapa kali AMAN menggelar kongres maupun Rakernas, apakah aspirasi masyarakat tersebut sudah mendapat tanggapan dari pemerintah pusat, Hein menjawab hanya orang sinting dan orang yang tak bermoral lah yang tidak menyukai keadilan dan kebenaran, tegasnya.
Kembali lagi media ini cerca dengan pertanyaan, selama ini Indonesia sudah beberapa kali berganti-ganti Presiden tapi kenyataannya masyarakat masih tetap seperti dulu, Hein mengakui untuk merubah keinginan masyarakat menurut pembukaan UUD dan Pancasila butuh proses yang cukup panjang, karena menata sebuah organisasi pemerintah tidak semudah yang kita bayangkan, seperti contoh saat ini kemeterian lingkungan hidup digabungkan dengan kehutanan tentu ini akan menjadi proses yang sulit, ungkapnya.
Karena didalamnya harus ada regulasi yang mendukung, pasilitas, kewenangan, personalita hak dan kewajiban dan lain sebagainya, hal ini tentu sangat paripurna sekali untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa ini, cita-cita inilah yang akan dikembangkan oleh AMAN agar sesuai dengan yang tertuang dalam pancasila tersebut, tambahnya.
Diakui Hein setelah terbentuknya organisasi ini, sudah banyak hal positif yang diterima dan dirasakan oleh masyarakat diseluruh Indonesia, seperti contoh, tercabutnya hak-hak masyarakat adat tentang kehutanan, sebelum AMAN memperjuangkan ke Mahkamah Konstitusi (MK), bahwa seluruh hutan diindonesia ini adalah hutan Negara, tetapi dengan keluarnya keputusan MK Nomor 35 tahun 2012 maka yang ada namanya hutan masyarakat adat dikembalikan kepada masyarakat adat, inilah salah satu contoh keadilan, beber Hein.
Juga seperti Trisakti Bungkarno yang selama ini tidak lagi dikembangkan oleh Orde baru, tapi justru dari AMAN kembali mengemukakan hal ini, jadi berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan bermartabat secara budaya, dan kami dari AMAN sangat yakin bahwa semua kehidupan dibumi nusantara ini pasti suka dengan rasa aman dan keadilan, pungkas Hein. (Red)