Aksi Demo Damai, Minta Penegak Hukum Usut Tuntas Dugaan Korupsi, Dan Pencemaran Nama Baik Bupati R4.

Masa aksi pendemo saat melakukan orasinya di Halaman kantor Bupati Rajaampat (30/3) kemarin

Waisai, Lensapapua —  Ribuan masa pendukung tim pemenangan pasangan “FIRMAN” kembali, menggelar aksi demo damai terkait pencemaran nama baik yang mencatut nama Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati Se,dan tim sukses “FIRMAN” pada hari kamis tanggal/30-3-2017 kemarin sekitar pukul 10:00 wit bertempat di halaman kantor dprd dan kantor bupati kabupaten raja ampat yang dipimpin langsung oleh kordinator demo Abdul wahab warwey selaku ketua umum forum peduli demokrsi (FPD) kabupaten raja ampat.

Aksi demo ini mulai star dari kantor forum peduli demokrasi (FPD) jln.fondar sakela distrik waisai kota, menuju ke kantor dprd guna untuk menyampaikan aspirasi rakyat kepada ketua dprd Kabupaten Raja ampat agar bertanggung jawab terhadap 2 oknum orang anggota dprd dari partai hanura  yakni carles imbir dan roy arfan, yang sebelumnya telah melakukan orasi saat demo kemarin tanggal 29/3, bertempat di kantor bupati dengan 3 orasi atau tuntutan yaitu usut tuntas kasus jln.lingkar waigeo (jlw), pembubaran tim sukses firman, dan terkait penggunaan dana apbd tahun 2016, yang dilontarkan saat orasi oleh kedua oknum anggota dprd tersebut, harus dapat dipertanggung jawabkan realitanya.

Lanjut Kemudian pendemo ini juga menuju kantor bupati, dalam orasi tersebut yang dinahkodai oleh Fahmi Macap, menyampaikan 7 tuntutan yang dimaksud dalam pernyataan sikap kepada kapolres raja ampat dan plt sekda kabupaten raja ampat sebagai berikut yaitu;

1. Menuntut kepada polres raja ampat agar segera mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi yg dilakukan oleh manuel piter urbinas spi,m.si (wakil bupati)

2. Menuntut kepada pemerintah untuk meningkatkan kinerja dalam memberantas korupsi di daerah(kabupaten raja ampat)

3. Menuntut kepada polres raja ampat agar segera mengusut tuntas pelaku penyebar berita hoax yang sementara lagi marak/beredar di media sosial (medsos) face book (fb) baik yang sudah dilaporkan atau yg belum dilaporkan.

4. Menuntut kepada pemerintah dan polres raja ampat agar segera menindak tegas kepada para pengguna aset di gedung knpi secara ilegal.

5. Menuntut kepada dewan kehormatan (DK) dprd kabupaten raja ampat untuk memberikan sanksi kepada anggota yang tidak menjalankan tugas serta fungsi dan kewajibannya sebagai wakil rakyat.

6. Menuntut kepada dewan kehormatan(DK) dprd kabupaten raja ampat agar segera menindak tegas   kepada anggota dprd yang keikutsertaannya sebagai orator dan koordinator lapangan dalam aksi demonstrsi.

7. Menuntut kepada pemerintah dan polres raja ampat agar segera membubarkan dan mengosongkan gedung knpi raja ampat yg menjadi sarang frofokatif.”

Sementara itu, Ditambahkan abraham umpain dimara sebagai pemuda pemerhati pembangunan, menyikapi perbuatan kedua oknum anggota DPRD yg notabenenya Ketua DPC PARTAI HANURA dan Sekretaris DPC PARTAI HANURA Kabupaten Raja Ampat, yang memimpin langsung aksi damai di halaman Kantor Bupati Kabupaten Raja Ampat pada tanggal 29/3 dengan mengatasnamakan Masyarakat Adat Suku Maya sangatlah keliru.

Bahwa terlihat jelas dalam surat ijin demo damai yg disampaikan kepada pihak kepolisian Raja Ampat tidak tertera nama kop surat Lembaga Masyarakat Adat Suku Maya. dalam aksi orasi tersebut juga disampaikan oleh saudari (LM) yang menyebutkan Bupati Kabupaten Raja Ampat telah melakukan Korupsi pada Projek jalan lingkar waigeo (jlw) dan melecehkan Adat, bahwa perbuatan tersebut mencerminkan pelanggaran tindak pidana pencemaran nama baik seseorang yang perlu direhabilitasi kembali oleh (LM) karena melanggar pasal 311, 317 & 318 KUHP tentang pemfitnahan atau fitnah.

Lanjut Abraham Umpain Dimara mengatakan, Hal ini sebagaimana diketahui, bahwa terlihat jelas Saudara (YO) yang juga salah satu wakilKetua dari Partai HANURA mengatakan bahwa Bupati Raja Ampat telah melakukan pelecehan terhadap Adat dan telah melakukan Koruptor adalah perbuatan penipuan (Oplichting), kualifikasi tindak pidana pasal 378 KUHP & perbuatan tersebut pula merupakan fitnah atau/ pemfitnaan (lasterlijke aanklacht), barangsiapa dengan sengaja kepada seorang pejabat resmi secara tertulis mengajukan atau menyuruh menuliskan suatu pengaduan atau pemberitahuan palsu terhadap seorang tertentu, sehingga kehormatan atau nama baik orang tersebut ternoda karenanya, maka ia pun bersalah melakukan tindak pidana : fitnah karena telah melanggar pasal 311, 317 & 318 KUHP.

“Bahwa yang dapat memvonis seseorang telah melakukan tindak pidana Korupsi adalah pengadilan TIPIKOR yg telah memiliki kekuatan hukum tetap.Jadi aksi demonstrasi yg dilakukan pada tanggal 29 Maret 2017 bukanlah murni aspirasi dari masyarakat adat suku maya atau masyarakat adat Raja Ampat sebab didalam orasi tersebut ada beberapa kepentingan yang kami nilai sangat positif telah terjadi karena bertujuan menciptakan konflik antara Bupati, dan Wakil. Bupati Kabupaten Raja Ampat.

Oleh sebab itu perlu diketahui bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh kedua oknum yaitu (YO) & (LM) perlu ditindak tegas oleh pihak penegak hukum karena didalam orasi tersebut telah melakukan pelanggaran pencemaran nama baik Bupati Kabupaten Raja Ampat dalam hal ini Bpk. Abdul Faris Umlati, SE dan jikalau perbuatan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian Kabupaten Raja Ampat, maka kami akan tempuh jalur hukum lain yaitu melalui POLDA PAPUA BARAT,”pungkas Abraham umpain. (RED)

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.