Kacab BPJS Ketenagakerjaan Papua Barat: Salah Satu Poin Dalam Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2021 Pekerja Non ASN Juga Harus Terlindungi

Lensapapua –  Sesuai Instruksi Presiden (INPRES)  RI nomor 2 tahun 2021 yang telah diterbitkan  tentang Optimalisasi pelaksanaan Penyelenggaraan program BPJS Ketenagakerjaan yang ditujukan kepada seluruh elemen pemerintahan ditingkat provinsi kabupaten/kota didaerah.

 

Untuk mendukung pelaksanaan Program Ketenagakerjaan Dengan mengambil langkah- langkah sesuai instruksi tersebut, untuk mengeluarkan Regulasi dalam bentuk  Peraturan Bupati ataupun Peraturan daerah (Perda). Terkait pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan.

Penyampaian ini disampaikan kepala BPJS Ketenagakerjaan cabang Papua Barat, Sunardy Syahid, dihadapan wakil bupati Sorong beserta seluruh  undangan yang menghadiri acara perayaan hari buruh tahun 2021 sekaligus penyerahan dana santunan kematian  bagi ahli waris dan paket Sembako diruang pola kantor bupati Sorong. Selasa (04/5-21)

 

Lanjut Sunardy, terkait dengan hal diatas syukurnya pemerintah kabupaten Sorong sudah mengambil langkah lebih awal sebelum instruksi presiden itu turun. Karena dikabupaten Sorong sudah dikeluarkan Peraturan daerah (Perda) dua sekaligus.

Oleh sebab itu kami sangat mengapresiasi langkah langkah ini, bahkan direksi kami dipusat menyampaikan terimakasih serta penghargaan, atas kepedulian Pemkab Sorong dalam optimalisasi pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan, beber Sunardy.

 

Lanjut dikatakan Sunardy, dalam Inpres tersebut juga diamanatkan agar kepesertaan aktif bagi tenaga kerja non ASN, seperti tenaga honorer agar bisa secepatnya tercover dan mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan. Karena yang namanya resiko kita tidak tau kapan datangnya.

 

Termasuk memberikan perlindungan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) beserta dengan anak perusahaannya.

 

Kemudian yang terlahir, kita bersama sama mendorong seluruh pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk melaksanakan program BPJS Ketenagakerjaan, khususnya terkait persyaratan perizinan untuk badan usaha, yakni bekerjasama dengan dinas PTSP.

 

Agar setiap pihak pemberi kerja yang mengurus perizinan baru maupun perpanjangan, memastikan tenaga kerjanya sudah didaftarkan menjadi peserta pada BPJS Ketenagakerjaan.

 

Sehingga hal ini merupakan bentuk tanggungjawab pemberi kerja, agar masyarakat Kabupaten Sorong yang bekerja perusahaan atau badan usaha manapun bisa terlindungi.

 

Karena jika para pekerja tidak terlindungi, sudah pasti akan menjadi beban bagi pemerintah daerah. Ketika ada resiko sosial yang menimpa tenaga kerja tersebut. Pungkas Sunardy. Red

 

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.