Wujudkan Perekonomian Lokal Yang Merakyat Secara Demokratis, Adil, Sejahtera dan Mandiri

banner 120x600
banner 468x60

Matias Rumfabe

Lensapapua–  Untuk mewujudkan perekonomian local yang merakyat secara demokratis, adil, sejahtera dan mandiri, maka pemerintah provinsi Papua Barat gelar Rakornis bidang perekonomian untuk tahun 2015 yang diikuti satu kota dan 12 kabupaten se-Papua Barat, dilaksanakan dihotel Handayani Aimas, Selasa (28/4)

banner 325x300

Staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia provinsi Papua Barat, Matias Rumfabe, mewakili Gubernur Papua Barat mengatakan bahwa pemerintah bersama masyarakat dan pelaku usaha harus bisa lebih jeli menciptakan sumber pertumbuhan perekonomian dengan menjaga stabilitas makro ekonomi dan perbaikan iklim investasi, agar roda perekonomian didaerah ini dapat sejajar dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia, ujarnya.

Oleh karena itu melalui Rakernis ini yang merupakan sarana yang sangat tepat untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan pada bidang perekonomian, serta diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi instansi yang berkompeten menangani perekonomian daerah.

Kepada seluruh kabupaten/kota yang ada di Papua Barat diharapkan mulai memperhatikan dan menjaga ketersediaan dan kestabilan harga pangan dengan membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), agar dapat mengatasi permasalahan kelangkaan dan ketidak-stabilan harga bahan pangan, serta menjaga keterjangkauan barang dan jasa didaerah.

Perkembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan sector yang mampu bertahan jika dibandingkan dengan usaha menengah besar, perhatian pemerintah daerah terlihat dari mulai dikeluarkannya kebijakan untuk UKM, bahkan pemerintah pusat dan daerah kini menyediakan kredit-kredit lunak bagi pengusaha kecil menengah, yang pendanaannya bergulir melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

Termasuk program pemberdayaan distrik yang didanai dari dana otonomi khusus, dana Otsus untuk pemberdayan ekonomi kerakyatan diarahkan untuk penguatan modal koperasi dan usaha kecil menengah, selain itu kebijakan lainnya berupa pembentukan Lembaga Penjamin Kredit Daerah (LPKD) provinsi, kabupaten/kota guna memberikan jaminan kepada UMKM, Koperasi dan pengusaha lemah untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan ekonomi rakyat di Papua Barat, katanya.

Dengan harapan melalui pelaksanaan kegiatan ini dapat dipetik manfaatnya guna perbaikan dan penguatan penyelenggaraan perekonomian didaerah ini, serta dapat merumuskan program, kegiatan rekomendasi sesuai dinamika pembangunan perekonomian daerah menghadapi pasar bebas Asean Community yang sudah dihadapan kita bersama, ujarnya. (Red)

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.