Lensapapua– Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Papua Barat, Sumitro, SE, Ak, MM, CA, SFr A, mengatakan bahwa selama ini persepsi masyarakat atau wartawan tahunya bahwa BPKP adalah pejabat atau aparat pemerintah bersama Penyidik, baik KPK, Polri dan Kejaksaan untuk sama-sama menangkap para koruptor. Pertanyaan hanya sebatas itu dan tidak ada pertanyaan lain.
Sehingga setiap wartawan yang datang ke kantornya sering menanyakan kepada saya, sudah berapa kasus kosupsi yang ditangani dan berapa koruptor yang sudah ditahan, dan saya menjawab terkait dengan tugas kami dari BPKP sangat banyak, jelas Sumitro.“
Tujuannya, bagaimana mengelola keuangan yang baik, pelaksanaan, pertanggung jawaban terhadap laporan serta berikutnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Ketiga, agar kita bersama pemerintah daerah bagaimana agar menyusun dan laporan akuntabiltas kinerja pemerintah daerah yang baik.Terangnya.
Selain itu juga bagaimana sistem pengendalian pemerintahan sehingga tidak terjadi kecurangan, sehingga menimbulkan persepsi public terhadap pelayanan pemerintahan yang baik serta bebas dari pungutan atau korupsi yang saat ini tengah dirasakan.
Tapi saya melihat dari jajaran lembaga kementerian, maupun lembaga yang ada di daerah agar melaksanakan kinerja dengan baik di mana untuk Pemkab Sorong pada LKPJ Bupati Sorong tahun 2012 dengan opini wajar dengan pengecualian (WDP). untuk sementara Pemkab Sorong masuk ranking dua, dan bukan ranking satu. Kalau ranking satu mendapat opini wajar tanpa pengeculaian(WTP) “imbau Sumitro.
Saya sudah berjuang dan sudah bicarakan dengan Wakil Bupati Sorong agar LKPJ tahun 2013 bisa memperoleh ranking satu, yakni mendapat opini WTP, jelas Sumitro dan langsung disambut aplaus meriah dari hadirin. (AK/Red)
