Target Penerimaan PAD Kabupaten Sorong Tahun 2014 Menurun 4 Milyar

banner 120x600
banner 468x60

Darwin Pasaribu,SE.M,Si.Kadispenda Kabsor

Lensapapua – Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sorong Darwin Pasaribu, SE, M.Si mengemukakan, target penerimaan yang bersumber dari PAD (pendapatan asli daerah) tahun 2014 setelah adanya perubahan sebesar Rp 59.514.021.161,00 itu penerimaan dari masing-masing SKPD, ujarnya di Aimas, Selasa (23/9).

banner 325x300

Penerimaan terbesar dari SKPD yang pertama   RSUD, yang kedua Dinas Pendapatan, ketiga  BPKAD, keempat  Dinas Kehutanan, keempat Dinas Pariwisata, dan seterusnya. Sementara itu realisasi sampai dengan bulan Agustus 2014 ini sebesar Rp 47.139.265.826,00 dari target hingga Desember nanti sebesar Rp 59.514.021.161,00, urainya.

Kendala yang dihadapi baik wajib pajak maupun pajak retribusi  yang belum melakanakan tugas dan kewajiban mereka untuk membayarnya.

Ia mengaku, memang penerimaan PAD kabupaten Sorong tahun 2014 ini menurun, bila dibandingkan dengan tahun 2013 lalu yang mencapai Rp 63 miliar lebih. Hal ini disebabkan dengan adanya penyerahan Pasar Sentral Remu yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Kota Sorong.

“Ada langkah-langkah untuk mengatasi penurunan dari penerimaan PAD tersebut, yakni dengan mengaktifkan semua SKPD agar mereka dapat memungut pajak retribusi seopimal mungkin,”imbau Darwin.

Bahkan memang penurunannya tidak begitu jauh hanya sekitar Rp 4 miliar lebih. Namun pada tahun 2015 nanti  kita sudah menargetkan pajak dan retribusi itu sebesar  Rp 65.213.235.945,00. Jadi akan meningkat baik tahun 2013 dan 2014 ini, tuturnya.

Menurut Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 2009 dimana bagi SKPD-SKPD yang memenuhi pungutannya sebenarnya dia memperoleh upah pungut sebesar 5 persen. Namun sampai saat ini belum dapat terealisir karena tidak masuk dalam DPA masing-masing  SKPD tersebut.

Jadi, ke depan sudah ada SK Bupati Sorong  terkait dengan naiknya pemberian pajak dan retribusi. Kalau tidak halangan tahun 2015 nanti  seluruh SKPD yang memenuhi target  akan menerima upah pungut yang sebesar 5 persen dimaksud, termasuk yang ada disetiap distrik yang melakukan pemungutan pajak dan retribusi. Sedangkan di tingkat kelurahan yang memungut pajak PBB mereka juga diberi insentif  Rp 500 per lembar SPT PBB langsung kepada para kolektor.

Harapan saya selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah  agar seluruh SKPD dapat memacu kembali dengan target yang ditentukannya sendiri bisa tercapai, tentu dengan mengaktifkan bendahara penerima dari masing-masing SKPD, jelas Darwin Pasaribu. (rim/Red)

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.