Lensapapua, Presiden Joko Widodo baru saja melakukan ground breaking pembangunan smelter PT. Freeport Indonesia di Kabupaten. Gresik, Jawa Timur.
Beragam persepsi pro dan kontra bermunculan di kalangan masyarakat. Khusus di wilayah Papua, banyak opini masyarakat yang menunjukkan kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah terkait pembangunan smelter tersebut.
Komisi VII DPR RI dari fraksi Partai NasDem, Rico Sia, dalam kunjungan kerjanya di Kota Sorong menyebutkan bahwa dirinya memprotes kebijakan tersebut sejak masih dibahas di DPR bersama pihak eksekutif.
“Dari awal saya protes. Smelter harus dibangun di Papua agar peredaran uang juga besar di Papua yang pada akhirnya roda ekonomi mendapat traksi signifikan di daerah ini. Tambangnya ada di Papua, kenapa smelternya dibangun di luar Papua?” Terangnya.
Dirinya mengaku mendapatkan informasi bahwa keputusan pemerintah membangun smelter PT. FI di Kabupaten Gresik adalah karena masih ada beberapa permasalahan yang belum tuntas di Papua.
“Antara lain, belum adanya keputusan pembagian saham pemerintah daerah antara Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika sebagai rencana awal dibangunnya smelter tersebut. Dan masih ada beberapa permasalahan lainnya yang belum dituntaskan.” Papar Rico Sia.
Dirinya menyebutkan, dari sisi bisnis, modal yang telah dikucurkan sudah seharusnya segera dilaksanakan pengerjaannya. Semakin lama modal tertahan maka lama kelamaan modal tersebut akan habis tanpa ada hasil yang jelas.
“Bisa saja pemerintah pusat, untuk sementara, membangun smelter di Kabupaten Gresik. Tapi nanti jika permasalahan yang ada di Papua sudah selesai maka pemerintah akan membuka cabang berikutnya di Papua. Ini sebagai upaya pemerintah untuk menyelamatkan modal yang sudah dikucurkan tadi. Produksi sudah harus jalan, agar modal dapat berputar dengan baik”, katanya.
Nilai investasi pembangunan smelter PT. FI di Kabupaten Gresik adalah senilai Rp. 42 Trilyun dengan prediksi penghasilan 35 ton emas senilai Rp. 30 Trilyun per tahun. red
