Lensapapua– Perlu adanya sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran, karena ternyata perencanaan itu tidak sepenuhnya bisa dibiayai. Kata Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas Bidang Hubungan Kelembagaan, Dida Haryadi Satya. Rabu 16/4.
“Ada yang dibiayai tapi tak ada yang direncanakan. Memang di satu pihak kami dengan Kementerian Keuangan bahkan kementerian-kementerian yang lain, terus berusaha untuk menghilangkan kesenjangan yang ada,” katanya di Sorong, dalam kegiatan Musrenbang se-wilayah Papua Barat.
Namun demikian, proses politik dan penganggaran dimasukan dalam persetujuan melalui proses politik dan hal ini tidak bisa dilaksanakan oleh lembaga perencanaan sendiri, dan harus melibatkan semua pihak terkait dengan unit-unit kerja yang ada, termasuk dengan pihak legislatif yang memegang anggaran.
Apa yang sudah kita lakukan 10 tahun silam adalah visi dan misi presiden kita sekarang dan apa yang disampaikan itu sangat berharga, dan kami di Bappenas sendiri mengumpulkan berbagai pokok pikiran yang akan menjadi bahan masukan kepada presiden dan wakil presiden terpilih nantinya, katanya..
“Kami dari Bappenas diminta kira-kira apa saja yang disusun dan masalah apa saja yang perlu ditangani pada tahun 2015-2019. Jadi melalui rencana kerja tahun 2015 yang telah dipaparkan tadi, masih dalam hal indikatif dalam arti tidak ada hal-hal yang perlu suka tidak suka harus ada,” katanya.
Jadi ada hal perlu dilanjutkan dan ada juga perlu komitmen. Melalui forum terhormat mungkin ada hal-hal yang menjadi masukan dari daerah dan akan kami bawakan ke Jakarta untuk diselesaikan akhir 2014 ini, tambahnya. (rim/Red)