Lensapapua– Realisasi pendapatan sampai dengan tutup tahun anggaran (T/a2014) sebelum di Audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, perwakilan provinsi Papua Barat sebesar Rp. 1. 244. 264. 354. 363,00 atau 106.39 persen dari anggaran yang ditetapkan setelah perubahan APBD sebesar Rp. 1. 169. 513. 181. 323,00 ( 1 Trilyun 169 Milyar 531 Juta 181 Ribu 323 Rupiah )
Adapun pendapatan tersebut, terdiri dari tiga (3) unsur utama yaitu, Pendapatan Asli Daerah ( PAD) Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan yang sah, demikian disampaikan Bupati melalui Wakil Bupati Sorong Suko Hardjono, S,Sos.,M,Si. dalam pembukaan sidang paripurna DPRD terkait LKPJ Bupati Sorong akhir tahun anggaran 2014, yang dilaksanakan diruang siding DPRD Kabupaten Sorong, Senin (11/5)
Proporsi terbesar pendapatan masih dari pos dana perimbangan yang jumlahnya mencapai Rp. 851. 772. 434. 618,00 ( 851 Milyar 772 Juta 434 Ribu 618 Rupiah ) atau 68,46 persen dari total pendapatan.
Sedangkan PAD masih berkisar pada proporsi 6,16 persen. Atau Rp. 76. 589. 918. 661,00 ( 76 Milyar 589 Juta 918 Ribu 661 Rupiah )
Lain-lain pendapatan daerah yang sah berjumlah Rp. 315. 902. 001. 084,00 ( 351 Milyar 902 Juta Seribu 84 Rupiah ) atau 25,38 persen dari total pendapatan.
Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan PAD ditahun 2013 sebesar Rp. 65. 314. 001. 503,00 ( 65 Milyar 314 Juta Seribu 503 Rupiah ) maka dalam tahun 2014 terjadi kenaikan realisasi penerimaan PAD sebesar Rp. 11. 275. 917. 158,00 ( 11 Milyar 275 Juta 917 Ribu 158 Rupiah ) atau bertambah sebesar 17, 26 persen.
Menurut Bupati, pertambahan jumlah realisasi penerimaan ini, sudah termasuk jumlah realisasi penerimaan RSUD sebagai BLUD, dimana pada saat penyusunan APBD tahun 2014, telah dianggarkan sebagai sumber penerimaan PAD, karena jumlah penerimaan tersebut digunakan langsung untuk membiayai RSUD Kabupaten Sorong.
Oleh karena itu, secara keseluruhan PAD baru memberikan kontribusi 6, 16 persen dari realisasi total PAD tahun 2014, dan hal ini akan menjadi perhatian kita semua, dan langkah jajaran Eksekutif akan berupaya mengembangkan kapasitas keuangan daerah, dengan harapan bisa mendapatkan solusi, sehingga ketergantungan pada pendapatan dana perimbangan bisa berkurang, Urai Bupati. (Red)
