Lensapapua-Manokwari, Direktusr Eksekutif LP3BH manokwari /Penanggung Jawab Pos Kontak LP3BH di Kabupaten Yan.Christian.Warinussy mempertanyakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Teluk Bintuni dan Pajak Kendaraan Melalui samsat Kabupaten Bintuni yang di bawahi Dispenda Bintuni.
Direktur LP3BH mengingatkan pemerintah Kabupaten Bintuni Atau provinsi Papua Barat melalui Dinas Terkait untuk melihat pajak-[ajak kendaraan operasional dan mega Proyek LNG Tangguh, seperti kendaraan operasional dan alat – alat berat yang perlu keterbukaan mengenai aspek pengelolaan maupun fisik keuangannya.
Menurut Yan, Ch.Warinussy bahwa kedua instansi ini harus terbuka dalam memberikan laporan soal pajak – pajak kendaraan karena menyangkut PAD Kabupaten Bintuni. Ia mengatakan keterbukaan bukan hanya dalam hal transparansi namun kepada kepercayaan public, kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah oleh kedua instansi tersebut. Apalagi menurut yang bahwa jabatan kepala Dispenda yang kini masih di jabat oleh Ferdinan Timisela,SH sudahcukup panjang hampir sepuluh Tahun. Dan jabatan Kepala Samsat yang di jabat kini oleh Viktor ririhena juga cukup lama sekitar 4 -5 tahun.
Berkenan dengan itu sangat penting jika jabatan seseorang sebagai kepala SKPD atau Lembaga vertical tidak lebih dari ( 5 tahun) yang sehingga tidak memberikan ruang dan kesempatan kepada public menilai bahwa dengan lamanya menjabat dapat melakukan upaya – upaya sistematis dalam memperkaya diri maupun keluarga dan menyelewengkan keuangan daerah atau Negara secara melawan Hukum.
Selain itu, menurut Yan terlalu lama seseorang menempati suatu Jabatan SKPD atau jabatan pimpinan vertical di daerah haruslah jangan terlalu lama. Agar terjadi wujud penyegaran serta mencegah penafsiran buruk kepada pimpinan tersebut juga dapat mencegah terjadinya kesempatan melakukan penyimpangan. Dan sebaliknay jika terjadi penyegaran pimpinan dalam lingkungan kerja, maka baik untuk memberikan kesempatan bagi yang lain dan berpotensi untuk mengembangkan karir dan memberikan pencerahan dalam suatu lingkup SKPD atau jabatan pimpinan vertical sesuai dengan bidangnya.
“ Menurut saya sebagai salah satu Advokat dan pembela HAM di Tanah Papua. Bahwa memandang penting untuk di lakukan audit data segera oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Papua Barat Terhadap pengelolaan PAD kabupaten Teluk Bintuni sertab pengelolaan Uang hasul pajak kendaraan alat berat dan mega proyek LNG Tangguh oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Teluk Bintuni, dan Pengelolaan pajak – pajak kendaraan daerah di bawah samsat Teluk Bintuni, serta SKPD terkait lainnya di Papua Barat,”Ujarnya (tam/ian)