Lensapapua – Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sorong, Dr. Johny Kamuru, mengaku kecewa atas pemberitaan di salah satu media cetak lokal edisi Kamis 19 Mei 2016 yang dinilai tidak seimbang.
“Seharusnya dari pihak media harus konfirmasi terlebih dahulu yang dialamatkan kepada saya selaku bendahara umum daerah atau bisa saja melalui Kabag Humas setempat,” ujarnya, Kamis (19/5).
Berita yang disampaikan pada media tersebut yang menyebutkan oknum pejabat Kabupaten Sorong diduga selewengkan dana bantuan sosial. Tugas Kepala BPKAD yang juga selaku bendahara umum daerah adalah sebagai pelaksana dan pengendalian dana di daerah ini.
“Saya pikir apa yang disampaikan lewat media tersebut tidak memiliki substansi apapun. Jika sumber berita (narasumber) punya data valid yang bisa dipertanggungjwabkan, ya seharusnya bisa langsung konfirmasi ke pihak Polres, Kejaksaan, BPKP, BPK untuk mengklarifikasikan hal ini sebenarnya seperti apa,”tegasnya.
Apalagi saat ini terkait dengan bantuan sosial maupun laporan lainnya dalam penggunaan keuangan negara melalui APBD Kabupaten Sorong tahun 2015 saat ini masih diaudit BPK.
“Bahkan yang saya baca dalam media tersebut disinggung pula masalah bantuan ke gereja di wilayah Kota Sorong, ya memang kita dapat surat dari Klasis GKI Sorong yang membawahi tiga wilayah pemerintahan, yakni Kota Sorong, Kabupaten Sorong dan Kabupaten Tambrauw,” beber Johny Kamuru.
“Jelas berdasarkan surat yang dilayangkan untuk membantu tentu kita sebagai anak Tuhan yang bukan saja karena pejabat jelas terpanggil untuk membantunya, sesuai dengan kemampuan kapasitas kita,” aku Kamuru.
Ketika ditanya awak media terkait dugaan penyelewengan dana Bansos, Kamuru menegaskan informasi itu tidak benar. “Itu adalah fitnah, karena bantuan sosial yang kita berikan direalisasikan sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia,” katanya
Ia meminta silakan cek saja ke pihak-pihak yang menerima bantuan itu, yang apalagi untuk membangun sarana ibadah karena pertimbangannya ada jemaat-jemaat yang tidak mampu, dimana ada gereja yang dibangun bertahun-tahun terkadang juga 15-20 tahun, maka jelasnya kita harus membantunya.
Kalau dari segi Otsus Papua memang pas juga karena yang dibantu adalah jemaat asli Papua juga. “Kita harus akui itu memang benar-benar jemaat kita yang tidak mampu itu perlu dibantu. Dan persoalan mereka sangat terbantu dan terselesaikan pekerjaan pembangunan fasilitas gedung keagamaan ini,” tutupnya. RIM/red
