Kementerian Perdagangan Pastikan Harga Dan Stok Bapok Di Sorong Aman

Bappebti Kementerian Perdagangan RI. Dok/red
Bappebti Kementerian Perdagangan RI. Dok/red

Lensapapua, Menjelang puasa dan Idul Fitri 2017/1438 H, jajaran Kementerian Perdagangan bersiaga mengantisipasi adanya lonjakan permintaan barang pokok (bapok) di seluruh penjuru nusantara. Kali ini, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan, Bachrul Chairi kembali melaksanakan rapat koordinasi stabilitas harga, meninjau pasar rakyat, pelabuhan, gudang Bulog dan distributor, serta beberapa ritel modern untuk memastikan kesiapan pasokan bapok dan harga. Rangkaian kegiatan tersebut dilakukan Bachrul dalam kunjungan kerja ke Sorong, Papua Barat, pada 26-27 April 2017.

Pada kunjungan kerja ke Sorong, Bachrul meninjau Pasar Sentral Remu yang merupakan pasar rakyat terbesar di Kota Sorong. Dari pemantauan didapatkan harga sebagian besar barang pokok terpantau stabil, bahkan cenderung turun meski hampir seluruhnya berada di atas rata-rata harga nasional.

Kepala Bappebti Kementerian Perdagangan RI, Bachrul Chairi. Dok/harnas
Kepala Bappebti Kementerian Perdagangan RI, Bachrul Chairi. Dok/harnas

Dibandingkan harga seminggu yang lalu (18/4/2017), harga daging ayam ras turun 5,71%, dari Rp35.000/kg menjadi Rp33.000/kg. Harga cabe rawit merah naik dari Rp90.000/kg menjadi Rp100.000/kg. Kenaikan harga juga terlihat jelas pada komoditas bawang putih yang naik 33,33% dari Rp45.000/kg menjadi Rp60.000/kg.

Sementara itu, komoditas daging sapi di Papua Barat justru berada di harga Rp110.000/kg, lebih rendah dibandingkan harga rata-rata nasional Rp114.766/kg.

“Harga daging sapi di Papua Barat yang lebih rendah dari harga nasional ini disebabkan konsumsi protein hewani di sini bukan berasal dari daging sapi, namun dari ikan dan daging ayam,” lanjut bachrul.
“Koordinasi dengan Pemerintah Daerah harus selalu sinergis. Kami mengantisipasi sedini mungkin terjadinya lonjakan permintaan yang bisa memicu kenaikan harga. Pemerintah ingin memastikan stok barang pokok secara nasional aman dan harga stabil,” tegas Bachrul di Sorong, Kamis (27/4/2017).

Selain pasar rakyat, Kepala Bapebbti Bachrul juga meninjau ketersediaan pasokan beras di Perum Bulog Subdivre Sorong Papua Barat terpantau stok beras sebanyak 15.700 ribu ton yang mampu mencukupi kebutuhan 5,5 bulan atau sampai September 2017, selain beras, stok gula juga terpantau aman.

“Stok gula di Divre Papua Barat ada sekitar 127 ton, yang akan terus ditambah lagi sebanyak 144 ton yang stoknya akan tiba pada April 2017,” ungkap Bachrul.

Bachrul juga memantau persediaan bapok di gudang-gudang distributor, seperti di gudang milik CV. Tri Abadi,dan PT. Mariat Utama. Dari kedua gudang distributor tersebut didapati ketersediaan beras sekitar 75,6 ton yang akan disalurkan ke pedagang.

Sedangkan pasokan gula terpantau sekitar 70 ton di kedua gudang distributor tersebut. Pasokan gula tersebut masih akan mendapatkan tambahan 72 ton yang saat ini sedang dalam pengiriman.

Di samping itu, kesiapan jalur distribusi pengangkutan bapok ke Papua Barat, dipastikan Bachrul dengan meninjau Pelabuhan Sorong, menurut Bachrul, Pelabuhan Sorong telah cukup memadai sebagai pintu masuk distribusi barang kebutuhan pokok.

Sementara itu, meski di Sorong tidak ada ritel modern yang merupakan anggota APRINDO, Bachrul menyampaikan kepada para pelaku usaha agar tidak mengambil keuntungan terlalu besar. Kemendag telah menyepakati harga gula, minyak goreng, dan daging berdasarkan nota kesepahaman antara APRINDO, distributor gula, produsen minyak goreng (GIMNI dan AIMNI), ADDI, dan Perum BULOG. Ritel modern yang berada di bawah naungan APRINDO diminta melaksanakan kebijakan penetapan HET gula seharga Rp12.500/kg, daging Rp80.000/kg, dan minyak goreng kemasan sederhana Rp11.000/liter. HET tersebut dilaksanakan serentak mulai 10 April 2017 hingga 10 September2017.

“Di Papua Barat, khususnya di Sorong ini memang tidak ada ritel modern yang merupakan anggota APRINDO. Oleh karena itu kami akan terus memantau kestabilan pasokan mencukupi dan harga berada di tingkat yang terjangkau, meski tidak mengikuti kebijakan HET,” jelas Bachrul.

Lewat kunjungan kerja tersebut, Bachrul juga meminta pemerintah daerah untuk menyosialisasikan dan melaksanakan Permendag No.20/M-DAG/PER/3/2017, tentang pendaftaran pelaku usaha distribusi barang kebutuhan pokok.

“Permendag 20/2017 memberikan sanksi kepada pelaku usaha distribusi yang tidak melakukan pendaftaran, berupa rekomendasi pencabutan izin usaha oleh pejabat penerbit. Bagi pelaku usaha distribusi yang terdaftar namun tidak menyampaikan laporan, maka akan dilakukan pembekuan tanda daftar paling lama 30 hari kerja oleh pejabat penerbit,” pungkas Bachrul. Yud/red

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.