Lensapapua – Secara nasional APBN berpengaruh langsung dari kebijakan viskal yang imbasnya berpengaruh langsung dana perimbangan ke seluruh daerah. Semua pekerjaan pada mata anggaran tersebut dikasih bintang(*), dan pekerjaan kita bersifat menunggu saja, ujar Bupati Sorong DR.Drs. Stepanus Malak, M.Si, Selasa (30/8)..
Untuk itu, berbagai kebijakan itu bukan saja yang dirasakan kita di daerah saja, tapi ini merupakan kebijakan nasional yang akan berpengaruh secara keseluruhan. Namun demikian, kita bisa jalankan saja tugas-tugas yang lain.
Tugas pemerintah bukan hanya satu saja dan bagaimana tugas pelayanan itu tetap jalan sebagaimana biasanya. Termasuk tugas pembangunan ada SKPD teknis yang mengatur hal itu, dan kita-pun harus maklumi dan tidak bisa kita paksakan dengan kondisi yang dirasakan sekarang ini.
“Kita sifatnya menunggu saja apa yang menjadi keputusan pemerintah yang saat ini masih dalam berproses. Mudah-mudahan di tahun 2017 keuangan kita bisa kembali sehat, sehingga semua aktivitas tugas pelayanan pemerintahan dan pembangunan kembali pula berjalan normal,” imbaunya.
Menurutnya, ada kantong-kantong produktif seperti industri pengelolaan sumber daya alam atu-pun sektor jasa modern semua tersendat. Alasannya, kementeriannya tidak berfungsi maksimal.
Jika semua pekerjaan maksimal maka secara otomatis ekonomi daerah tumbuh semuanya. Jadi pejabat semuanya pasti bisa kalau hanya dibutuhkan tanda tangannya saja, tapi kalau untuk mencari investor tak semuanya segampang itu, salah satu contohnya di sektor-sektor sumber daya alam, sektor jasa, manivactur maupun bidang lainnya perlu digerakan.
Kalau sektor-sektor seperti itu tidak didorong bagaimana bisa mendapatkan sumber pajak. Seharusnya semua sumber berjalan seirama, dan jangan ada sektor yang satu saling menekan ke sektor lainnya, sehingga akan berpengaruh langsung kepada investor bisa berpindah untuk berinvestasi di Negara lain.
Contohnya saja, seperti Salim Group misalnya dia lebih memilih berinvestasi di Negara Filipina, Amerika Latin dan beberapa Negara lainnya, maka jelas pajaknya yang besar itu disetor ke Negara dimana dia berinvestasi.
Sekarang peran kita bagaimana bisa menciptakan iklim ekonomi yang bisa memberi peluang bagi pertumbuhan dan kemajuan daerahnya. Kalau di wilayah Jawa dengan adanya hal ini tidak terasa, karena mereka di sana semua fasilitas serba lengkap untuk menunjang berbagai mobilisasi manusia, barang dan jasa, abik sarana angkutan kereta api, jalan tol dan sarana fasilitas umum pendukung lainnya.
Tapi kalau mereka ke sini (Papua) mereka lihat hutan saja bisa jadi ada rasa takut. Petimbangan fasilitas pendukung yang serba terbatas, sehingga dengan adanya pembangunan Kawasan Ekonomi Terpadu (KEK) Sorong ini akan menjawab segala permasalahan sektor ekonomi dan pembangunan bagi kita di daerah kawasan timur pada umumnya.
Di satu sisi dengan keterbatasan jumlah penduduk yang sangat terbatas, tapi dalam marginal ekonomi biaya tinggi. Untuk itu bagaimana bisa menciptakan peluang ini tentu perlu membutuhkan dukungan baik masalah infrastruktur, stabilitas keamanan, ekonomi serta dukung moneter sehingga kita bisa cepat berkembang.
“Tanpa ada berbagai dukungan apapun yang akan dinilai kepala daerahnya tidak berhasil. Indikator pengukur bisa saja menilai kepala daerah tidak mendukung investasi dan lain sebagainya,” ujar Malak.
Apabila daerah meminta ruang untuk investasi harus diberi ruang dan harus dijaga ketat. Terkadang ada saja investor datang meminta izin tanda tangan bupati, tapi membuka investasi di wilayah lain, dan itu suatu pengalaman yang sering terjadi bukannya saja di Sorong saja, tapi daerah lainnya juga pernah mengalami hal yang sama.
Untuk itu berbagai izin usaha dalam jenis apapun tak sembarang kita kasih. Jika di mau berinvestasi di sini baru kita teken keluarkan izinnya. “Jangan dia memperoleh izin investasi dari kita di Sorong lalu setelah memperoleh fasilitas kredit bank langsung dia hijrah ke daerah lain, seperti di Kalimantan, dan kita di sini yang tinggal kenangan saja,” ingat Bupati Malak. (rim/red)