Jika Keuangan Daerah Tidak Memungkinkan Maka Pemerintah Tidak Dapat Realisasikan Pencairan Proposal Bantuan Sosial

unduhan

Lensapapua–  Asisten III Setda Kabupaten Sorong, Musa Lazarus Malagam, S.Sos., M.Si., menegaskan agar masyarakat tidak melakukan aksi pemalangan saat menuntut pembayaran ganti rugi maupun pencairan Proposal Bantuan Sosial. Selasa (21/6)

Aksi unjuk aspirasi hingga berbuntut pada pemalangan yang terjadi pekan lalu merupakan suatu tindakan yang tidak seharusnya dilakukan, sebab aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada pemerintah daerah akan semaksimal mungkin direalisasikan namun tentunya dengan merujuk pada kesediaan anggaran atau keuangan daerah.

Sebab jika keuangan tidak memungkinkan maka mustahil pemda dapat merealisasikan permintaan masyarakat dimaksud.

Ditegaskan asisten III setda kabupaten sorong, Musa Lazarus Malagam, S.Sos.,M,.Si., saat memimpin rapat dikantor Bupati Sorong membahas pembayaran ganti rugi tanah dan tanaman tumbuh serta proposal bantuan sosial, pemerintah daerah berusaha secara maksimal akan merealisasikan pembayaran ganti rugi tanah dan tanaman tumbuh milik warga dan permohonan bantuan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

 Namun hal tersebut tidak dapat dilakukan sekaligus sebab dalam penyusunan anggaran, telah ditentukan proporsi tiap mata anggaran sesuai dengan kebutuhan, sehingga proses pemerintahan dan pembangunan tetap berjalan kendati anggaran yang disiapkan khususnya dalam kegiatan sosial tidak memenuhi permintaan seluruh masyarakat.

Lazarus Malagam juga menegaskan agar kedepan dalam penyampaian aspirasi tidak disertai dengan pemalangan, sebab jika hal tersebut dilakukan, maka akan menghambat aktivitas rutin sekretariat daerah ataupun SKPD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat lainnya.  RED

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.