Lensapapua– Berdasarkan hasil pemeriksaan keuangan dari BPK RI tahun 2012 lalu, pengelolaan dan sistem laporan keuangan dari Pemkab Sorong mengalami peningkatan dari disclaimer menjadi wajar dengan pengecualian, jelas Wakil Ketua II DPRD, Max Izaac Fonataba, di Aimas, Rabu (9/10).
Kata Max, hal itu menunjukkan hasil laporan pengelolaan keuangan dinilai baik. Salah satu anggaran yang ada pada APBD tahun anggaran 2012 di dalamnya juga ada dana untuk pelaksanaan kegiatan pemilukada.
“Jika di dalam laporan penggunaan anggaran itu, menemui masalah tentu akan dilihat dalam mekamisme atau sistem laporannya. Bahkan kemarin dalam laporan pertanggungjawaban, kan tidak ada yang ditemui masalah,”beber Max.
Sembari menambahkan, bila dana pemilukada itu belum selesai dipertanggungjawabkan maka secara otomatis akan tertera dalam rekomendasi dewan, dan kenyataannya tidak ada.
Jadi, yang direkomendasikan DPRD Kabupaten Sorong pada LKPJ Bupati Sorong tahun 2012 belum lama ini memang ada beberapa item, yang salah satunya masalah perjalanan dinas yang harus segera diselesaikan mekanisme sistem pelaporannya, hanya terganjal penyelesaian masalah administrasinya saja, Jelasnya. (AK/Red)
