Dukung OTSUS Jilid 2, Masyarakat Adat Moi Bersatu Minta Transparansi Penggunaan Anggaran

Lensapapua, Masyarakat Adat Moi Bersatu dengan mantap mendeklarasikan mendukung penuh pelaksanaan Otonomi Khusus (OTSUS) bagi Papua dan Papua Barat jilid II di Hotel Aquarius Aimas, Jumat (27/11/2020).

Ketua Masayarakat Adat Moi Bersatu, Soleman Su mengungkapkan OTSUS merupakan bentuk perhatian serius pemerintah terhadap pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP), dimana selain regulasi yang menetapkan sejumlah poin mengutamakan kepentingan OAP di atas Tanah Papua, OTSUS juga dapat mengangkat perekonomian masayarakat OAP melalui Dana OSUS.

“Ini sangat penting, agar Papua dan Papua Barat dapat mengejar ketertinggalan dari daerah lain yang sudah lebih maju di Indonesia. Jika OAP di Tanah Papua maju maka kesejahteraan dapat terwujud negeri ini”. kata Soleman Su.

Dukungan yang diberikan Masyarakat Adat Moi Bersatu bukan tanpa alasan, menurut Soleman Su yang juga adalah Ketua Kamar Adat Asli Papua (KAAP)  menyebutkan sudah banyak kemajuan yang terjadi di Tanah Papua sejak OTSUS digulirkan pada tahun 2001 silam. Pemberddayaan ekonomi berupa pelatihan-pelatihan yang berfokus pada masayarakat OAP disertai stimulus permodalan menggunakan Dana Otsus.

Pembangunan SDM dengan mengirimkan putra-putri OAP bersekolah hingga ke luar negeri dan peningkatan kesehatan masayrakat sampai di pelosok daerah dengan memanfaatkan Dana Otsus.

Ketua Masyarakat Adat Moi Bersatu, Soleman Su. dok/red
Ketua Masyarakat Adat Moi Bersatu, Soleman Su. dok/red

“Pembangunan tiga sektor prioritas ini harus ditingkatkan. Selain dengan program kerja pemerintah-pemerintah daerah di Papua dan Papua Barat, harus pula ditunjang dengan kelanjutan Otsus jilid II pada 2021 mendatang”. Tegas Soleman Su.

Penggunaan Dana OTSUS Harus diaudit

Namun pelaksanaan Otsus selama ini dirasa masih kurang memenuhi unsur ransparansi baik dalam hal perencanaan program maupun transparansi anggaran. “Perencanaan program kerja yang bersumber dari Dana Otsus tidak pernah melibatkan masyarakat OAP sebagai penerima manfaat, padahal masyarakat ini yang tahu akan kebutuhannya sendiri. Kemudian soal penggunaan anggaran, selama ini juga tidak pernah ada pelaporan yang transparan mengenai pelaksanaan program kerja yang menggunakan Dana Otsus. Sehingga masyarakat tidak tahu persis berapa besaran Dana Otsus, berapa persen untuk pendidikan, kesehatan dan sektor ekonomi serta nilai anggarannya”, keluh Soleman Su.

“Kami minta kepada Presiden Jokowi untuk melakukan audit terhadap penggunaan Dana Otsus agar  pemerintah dan pemerintah daerah semakin kredibel dalam transparansi anggaran khususnya  Dana Otsus. Penggunaan anggaran tanpa adanya audit dan pelaporan keuangan berpotensi besar terjadinya korupsi di lingkungan pelaksana program yang menggunakan Dana Otsus”. pintanya red

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.